Suarapena.com, SERANG – Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Kiemas, menegaskan perlunya penanganan serius terhadap masalah ketidaknetralan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), terutama terkait peran Aparatur Sipil Negara (ASN), aparat keamanan, dan penyelenggara pemilu.
Menurut Giri, masalah ini menjadi isu krusial yang harus segera ditangani agar Pilkada 27 November mendatang dapat berlangsung secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kantor Gubernur Banten kemarin, Giri mengungkapkan kekhawatirannya terhadap maraknya laporan ketidaknetralan, yang dapat merusak integritas proses demokrasi.
“Komitmen bersama antara KPU, Bawaslu, aparat keamanan, dan ASN sangat diperlukan untuk memastikan Pilkada berjalan transparan dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar diinginkan oleh rakyat,” tegas Giri.
Politisi Fraksi PDI-P ini juga mengingatkan pentingnya menjaga netralitas dalam setiap elemen penyelenggara pemilu.
“Penyelenggara pemilu harus memiliki integritas tinggi, tidak boleh ada intervensi atau manipulasi. Semua pihak harus menjaga proses yang lancar dan aman, agar Pilkada benar-benar mencerminkan pilihan rakyat,” ujar Giri.
Di hadapan Bawaslu, Giri juga mendesak agar tindakan tegas diambil terhadap ASN yang terbukti melanggar netralitas, guna menciptakan efek jera.
“Bawaslu harus memberi sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Ini penting untuk mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan,” tambahnya.
Terakhir, Giri berharap agar KPU dan Bawaslu tetap menjaga independensi dan kepercayaan publik, sementara aparat keamanan diminta bersikap adil dan proporsional terhadap seluruh pasangan calon.
“Jika itu bisa terlaksana, maka Pilkada dapat menghasilkan pemimpin yang kredibel dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (r5/mf/aha)
