Suarapena.com, JAKARTA – Komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Namun, langkah tersebut diingatkan agar tidak berhenti pada janji semata.
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menegaskan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan energi, khususnya terkait harga BBM. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak memberikan harapan yang pada akhirnya justru mengecewakan masyarakat.
“Langkah yang baik ini perlu dibarengi dengan konsistensi. Kita berharap pemerintah tidak memberi harapan palsu kepada rakyat soal harga BBM,” ujar Mufti dalam keterangannya, Jumat (3/4/2026).
Ia menyinggung pengalaman sebelumnya ketika masyarakat menerima sinyal positif terkait harga BBM, namun di sisi lain terjadi penyesuaian harga oleh Pertamina yang dinilai kurang transparan.
Menurut Mufti, kebijakan menahan harga BBM harus didukung perhitungan fiskal yang matang. Hal ini penting, mengingat adanya rencana penambahan anggaran subsidi energi yang diperkirakan mencapai Rp 90 triliun hingga Rp100 triliun.
Politikus dari PDI Perjuangan tersebut menilai kebijakan energi memiliki dampak luas terhadap perekonomian. Kenaikan harga BBM, kata dia, dapat memicu peningkatan harga kebutuhan pokok serta menekan sektor usaha.
“Kenaikan harga BBM sangat sensitif terhadap harga bahan pokok dan akan berdampak luas, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih,” katanya.
Selain itu, Mufti juga mengingatkan pemerintah untuk mencermati dinamika global, terutama ketegangan di kawasan energi dunia. Faktor geopolitik, menurut dia, dapat memengaruhi pasokan dan harga energi, yang pada akhirnya berdampak pada biaya distribusi dan ketahanan pelaku usaha di dalam negeri.
Ia menambahkan, pemerintah perlu mengantisipasi dampak lanjutan dari kebijakan energi agar tidak membebani masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil.
Di sisi lain, Mufti menyoroti munculnya fenomena panic buying di sejumlah daerah. Ia menilai kondisi tersebut terjadi akibat kurangnya kejelasan informasi yang diterima masyarakat terkait kebijakan BBM.
“Karena itu, kebijakan apa pun yang diambil pemerintah perlu disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujarnya.
Mufti menegaskan, stabilitas ekonomi dalam negeri harus tetap menjadi prioritas di tengah dinamika global yang belum stabil. Ia pun mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah tidak justru menambah beban masyarakat.
“Jangan sampai kebijakan yang diambil sekarang pada akhirnya memberatkan rakyat,” kata dia. (r5/um)
