Suarapena.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera mengevaluasi fenomena banyaknya sekolah dasar (SD) negeri yang kekurangan, bahkan tidak mendapatkan murid baru pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.
Menurut Puan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena dapat mencerminkan persoalan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dasar di berbagai daerah.
“Munculnya sejumlah sekolah dasar negeri yang tidak memperoleh siswa baru di berbagai daerah harus menjadi alarm bagi Pemerintah untuk mengevaluasi kembali peta layanan pendidikan dasar nasional,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu (15/7/2026).
Fenomena kekurangan murid baru terjadi di sejumlah daerah pada pelaksanaan SPMB tahun ini. Di Kota Semarang, misalnya, sejumlah SD negeri dilaporkan hanya memperoleh kurang dari 10 pendaftar. Sementara di Kota Solo, Dinas Pendidikan mencatat sedikitnya delapan SD negeri mengalami kekurangan murid setelah pelaksanaan SPMB.
Di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebanyak 13 SD negeri dan swasta tidak memperoleh satu pun murid baru. Selain itu, sebanyak 427 sekolah lainnya juga belum memenuhi kuota penerimaan peserta didik.
Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Temanggung. Sebanyak 35 SD negeri hanya menerima hingga lima murid baru pada tahun ajaran ini, bahkan satu sekolah tidak mendapatkan siswa sama sekali. Adapun di Kabupaten Sragen, sebanyak 166 SD tercatat hanya memperoleh kurang dari 10 murid baru.
Fenomena tersebut juga menjadi perhatian publik setelah sejumlah video Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang memperlihatkan sekolah negeri dengan hanya satu hingga beberapa murid baru beredar di media sosial. Kondisi itu terjadi di sejumlah daerah, di antaranya Bali, Boyolali, Tulungagung, dan Demak.
Puan meminta pemerintah melakukan kajian lebih mendalam untuk mengetahui apakah fenomena tersebut merupakan persoalan yang terjadi secara nasional atau hanya bersifat kasuistis di daerah tertentu.
“Apakah memang ini merupakan gejala umum yang terjadi secara nasional, atau memang hanya berupa kasuistik di beberapa daerah. Mengidentifikasi masalah diperlukan agar penanganannya sesuai dengan apa yang terjadi,” ujarnya.
Ia mengatakan, apabila persoalan tersebut hanya terjadi di sejumlah daerah, maka penanganannya perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Namun, apabila fenomena itu terjadi secara nasional, pemerintah tidak cukup hanya mengambil langkah penggabungan atau penutupan sekolah.
“Karena ini menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin setiap anak memperoleh pendidikan dasar yang mudah dijangkau, berkualitas, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Puan.
Menurut dia, sekolah yang tidak memiliki murid dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari menurunnya jumlah anak usia sekolah, perpindahan penduduk, distribusi sekolah yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan permukiman, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan sekolah negeri.
Karena itu, Puan mendorong pemerintah menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan berbasis desa dan kecamatan dengan mengintegrasikan data jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran, perkembangan permukiman, kapasitas sekolah, kondisi geografis, serta proyeksi penduduk untuk sedikitnya 10 tahun ke depan.
Peta tersebut, menurut Puan, dapat menjadi dasar dalam menentukan sekolah yang perlu direvitalisasi, dikembangkan menjadi sekolah rujukan, digabungkan, atau tetap dipertahankan karena memiliki fungsi strategis dalam menjamin akses pendidikan masyarakat.
Di sisi lain, ia mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak mengorbankan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Apabila penggabungan sekolah menjadi pilihan, pemerintah harus memastikan tersedianya transportasi sekolah yang aman, waktu tempuh yang wajar, kesiapan sekolah penerima, serta menjamin peserta didik dari keluarga rentan tidak putus sekolah akibat lokasi pendidikan yang semakin jauh.
Selain itu, Puan menilai sekolah negeri juga perlu melakukan transformasi melalui peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan pendidikan karakter dan keagamaan, peningkatan kompetensi guru, keamanan lingkungan sekolah, serta komunikasi yang lebih baik dengan orang tua.
“Negara tidak dapat meminta masyarakat memilih sekolah negeri tanpa memastikan sekolah tersebut benar-benar menawarkan layanan yang dipercaya dan dibutuhkan keluarga,” ujarnya.
Puan memastikan DPR akan mengawal penataan sekolah dasar agar menjadi bagian dari reformasi layanan pendidikan, bukan sekadar pengurangan jumlah satuan pendidikan.
“Ukuran keberhasilannya bukan berapa banyak sekolah yang digabung, melainkan apakah setiap anak tetap memiliki akses yang mudah dan memperoleh pendidikan dasar dengan mutu yang lebih baik,” pungkasnya. (r5/aha)
