Scroll untuk baca artikel
HeadlinePar-Pol

DPR Nilai Perlu Keterlibatan Penegakan Hukum Evaluasi Internal Kemenkeu

×

DPR Nilai Perlu Keterlibatan Penegakan Hukum Evaluasi Internal Kemenkeu

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komaruddin

Suarapena.com, JAKARTA – Tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak salah satu mantan pejabat Ditjen Pajak seolah membuka kotak pandora di Kementerian keuangan RI. Gaya hidup glamor sejumlah petinggi dan keluarganya hingga dugaan transaksi mencurigakan yang mencapai Rp 300 triliun ikut menjadi sorotan masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin ikut angkat bicara mengenai fenomena yang terjadi. Puteri mengusulkan agar Kemenkeu menggandeng pihak penegak hukum dalam pencegahan penyalahgunaan kewenangan.

Advertisement
Scroll ke bawah untuk lihat konten

 “Perlu identifikasi dan pencegahan lebih dini supaya kejadian serupa tidak kembali terulang. Tentunya dengan berkolaborasi bersama stakeholders terkait, seperti BPK, BPKP, PPATK, hingga Aparat Penegak Hukum lainnya,” kata Puteri Komarudin pada media beberapa saat lalu.

Berita Terkait:  Anggota Komisi XI Dorong OJK Jalankan Roadmap 2022-2027 dengan Maksimal

 Lebih lanjut, Politisi Partai Golkar ini mengatakan bahwa diperlukan penguatan nilai-nilai integritas untuk mendukung reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan yang telah berjalan sejak 2002. Ia mendorong Kemenkeu untuk melakukan transformasi di semua lini.

Berita Terkait:  Tahun 1950an Ongkos Pemilu Cuma 300 Djuta, Pemilu Tahun 2024 Capai 71,3 Triliun

 “Sehingga,Kemenkeu tidak hanya melakukan transformasi dari segi organisasi, kelembagaan, proses bisnis, infrastruktur. Tetapi juga penguatan dan pendisiplinan akan nilai-nilai integritas pada pilar Sumber Daya Manusia (SDM),” lanjutnya.