Suarapena.com, JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang digadang-gadang sebagai simbol masa depan Indonesia, rupanya menyisakan persoalan serius bagi masyarakat lokal. Dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Timur, Tim Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua BAM, Adian Napitupulu, mengungkap berbagai masalah yang kini menghantui warga sekitar proyek raksasa tersebut.
“Kita semua tahu bahwa IKN adalah keputusan strategis nasional. Tapi di balik impian besar itu, jangan sampai kita buta terhadap kenyataan pahit yang dialami masyarakat lokal,” tegas Adian saat berdialog di Balikpapan bersama perwakilan Otorita IKN dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Senin (29/9/2025).
Menurut Adian, salah satu persoalan utama yang mencuat adalah konflik agraria. Banyak warga menghadapi ketidakjelasan status tanah, mulai dari tumpang tindih sertifikat, hak ulayat, hingga konsesi perusahaan. Tak sedikit yang merasa dipaksa pindah tanpa kejelasan kompensasi.
“Yang menyedihkan, masyarakat adat – yang selama ini hidup harmonis dengan alam – justru paling terdampak. Mereka tidak dilibatkan secara bermakna sejak awal perencanaan. Situs budaya dan ruang hidup mereka terancam hilang,” lanjutnya.
Kekhawatiran lain datang dari sisi lingkungan. Pembangunan berskala besar ini, kata Adian, telah menyebabkan deforestasi, merusak ekosistem pesisir dan mangrove, serta menurunkan kualitas air dan udara. Bahkan, keberadaan tambang batu bara di sekitar kawasan IKN memperburuk krisis ekologis.
“Jika dibiarkan, kerusakan ini bukan hanya menghancurkan lingkungan, tapi juga mengancam keberlanjutan proyek IKN itu sendiri,” ujarnya.
Ironisnya, proyek senilai triliunan rupiah ini justru lebih banyak melibatkan tenaga kerja dari luar daerah. Kesenjangan kompetensi menjadi alasan utama, namun Adian menegaskan bahwa ini harus segera diatasi agar warga lokal tidak hanya jadi penonton di kampung halamannya sendiri.
“Kesempatan kerja dan usaha seharusnya jadi hak pertama warga lokal. Jika tidak, rasa ketidakadilan bisa memicu konflik sosial yang berkepanjangan,” katanya.
Adian menegaskan bahwa kunjungan BAM DPR RI ke Kalimantan Timur bukanlah sekadar formalitas. Pihaknya datang untuk mendengar langsung suara rakyat, melihat kondisi nyata di lapangan, dan membawa aspirasi itu ke Senayan.
“Keberhasilan IKN bukan hanya soal gedung megah atau jalan lebar. Tapi soal bagaimana masyarakat lokal ikut tumbuh, sejahtera, dan bangga menjadi bagian dari pembangunan sejarah bangsa ini,” pungkasnya. (r5/aha)
