Suarapena.com, BEKASI – Panitia Khusus (Pansus) 9 DPRD Kota Bekasi mulai mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal. Regulasi tersebut disiapkan sebagai upaya memperkuat ekosistem halal di daerah sekaligus memberikan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha.
Pembahasan itu dilakukan dalam rapat ekspose yang berlangsung di Aula Lantai III Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (27/7/2026). Rapat dipimpin Ketua Pansus 9 Yenny Kristianti, didampingi Wakil Ketua Sodikin dan Sekretaris Chairun Nisa. Sejumlah anggota pansus serta perwakilan perangkat daerah dari unsur eksekutif turut hadir dalam agenda tersebut.
Dalam rapat, Pansus 9 menjelaskan bahwa Raperda ini disusun untuk memperkuat tata kelola produk halal secara menyeluruh, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga pengawasan terhadap produk yang beredar di masyarakat.
Selain itu, regulasi tersebut juga diarahkan untuk membangun sistem pembinaan dan pengawasan yang mampu menjamin kehalalan produk secara berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat memperoleh kepastian dalam memilih produk yang sesuai dengan ketentuan halal.
Ketua Pansus 9 DPRD Kota Bekasi, Yenny Kristianti, mengatakan bahwa perlindungan terhadap konsumen menjadi salah satu tujuan utama penyusunan Raperda tersebut. Menurut dia, regulasi itu juga diharapkan mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kami menghadirkan kepastian hukum yang berimbang. Di satu sisi, masyarakat terlindungi hak-haknya dalam memilih produk yang terjamin kehalalannya. Di sisi lain, pelaku usaha dan UMKM di Kota Bekasi mendapatkan pembinaan yang jelas untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan pasar,” kata Yenny usai memimpin rapat.
Ia menambahkan, Raperda tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga menjadi dasar pembinaan bagi pelaku usaha agar mampu memenuhi standar halal yang berlaku. Menurutnya, hal itu penting untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas daya saing UMKM di tengah perkembangan pasar.
Melalui pembahasan Raperda ini, DPRD Kota Bekasi berharap regulasi yang nantinya disahkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, menciptakan rasa aman dalam mengonsumsi produk sehari-hari, serta mendukung pertumbuhan ekosistem industri halal di Kota Bekasi. (sp/pr)
