Suarapena.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030. Target tersebut menjadi bagian dari upaya Jakarta mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2050.
Sektor transportasi menjadi salah satu fokus utama dalam agenda tersebut. Pasalnya, sektor ini menyumbang sekitar 52 persen dari total emisi langsung di Ibu Kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, persoalan emisi transportasi tidak dapat dilepaskan dari pola mobilitas masyarakat yang masih bergantung pada kendaraan pribadi.
Hal itu disampaikan Pramono saat menghadiri Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026 di The Tribrata Hotel and Convention Center, Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026).
“Jakarta butuh sistem mobilitas yang dapat memperluas akses, meningkatkan produktivitas, menurunkan emisi, dan menghubungkan kawasan metropolitan sebagai satu kesatuan ekonomi,” ujar Pramono.
Menurut dia, kondisi transportasi saat ini tidak hanya berdampak terhadap tingginya emisi, tetapi juga berpengaruh terhadap kemacetan, kualitas udara, produktivitas, efisiensi, kualitas hidup masyarakat, hingga daya saing kota.
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, Pemprov DKI telah menetapkan peta jalan dekarbonisasi menuju NZE 2050.
Di sektor transportasi, pemerintah menargetkan pangsa transportasi publik mencapai 55 persen pada 2045.
Target tersebut akan ditempuh melalui dua pendekatan, yakni Pull Strategy dan Push Strategy.
Melalui Pull Strategy, Pemprov DKI berupaya meningkatkan kualitas sekaligus daya tarik transportasi publik.
Sejumlah program yang disiapkan antara lain ekspansi rute Transjabodetabek, MRT dan LRT, pemberian layanan transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat, pengembangan kawasan Transit-Oriented Development (TOD) dan Park and Ride.
Selain itu, pemerintah juga meningkatkan fasilitas pedestrian, jalur sepeda, serta transportasi air.
“Pull Strategy diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik transportasi publik,” kata Pramono.
Adapun Push Strategy ditujukan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Kebijakan yang diterapkan meliputi ganjil-genap, disinsentif parkir bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, Low Emission Zone, hingga Electronic Road Pricing.
Pemprov DKI juga mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui gerakan Rabu Naik Angkutan Umum dan Jumat Hari Bersepeda bagi ASN Jakarta.
Selain memperluas jaringan transportasi publik, Pemprov DKI mempercepat elektrifikasi armada.
Saat ini, Jakarta memiliki 500 bus listrik. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 10.047 bus listrik pada 2030.
Dengan demikian, seluruh armada TransJakarta ditargetkan telah menggunakan bus listrik pada tahun tersebut.
“Pemprov DKI juga mempercepat transisi hijau melalui elektrifikasi transportasi publik,” ujar Pramono.
Pengembangan transportasi massal juga terus dilakukan. LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2026.
Sementara itu, MRT Fase 2A ditargetkan mencapai Monas pada 2027 dan dilanjutkan hingga kawasan Kota pada 2029.
Perluasan jaringan tersebut akan berjalan beriringan dengan pengembangan kawasan berbasis TOD, antara lain Blok M Hub dan Dukuh Atas.
Upaya menekan emisi transportasi juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dan data.
Pemprov DKI menerapkan Intelligent Transportation Systems (ITS) untuk membantu mengelola lalu lintas secara lebih cerdas dan tepat sasaran.
Pramono mengatakan, intervensi ITS telah berkontribusi terhadap pengurangan lebih dari 8,7 juta ton CO₂e.
Jakarta juga memperkuat konsep smart mobility melalui integrasi pembayaran digital dan pengembangan jaringan pengumpan Mikrotrans.
Integrasi tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas first-mile dan last-mile, sehingga masyarakat semakin mudah berpindah dari satu moda transportasi ke moda lainnya.
Pramono menegaskan, dekarbonisasi sektor transportasi tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan.
Menurut dia, transformasi transportasi juga merupakan bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing Jakarta.
Karena itu, pencapaian target NZE membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat.
“Melalui IITS 2026, Jakarta hadir sebagai living laboratory yang terus belajar dari kebijakan, inovasi, dan tantangan yang kami hadapi. Kami siap berbagi pengalaman dan membangun kemitraan bersama kota-kota lain,” kata Pramono. (sp/pr)
