SUARAPENA.COM – Di hari pertama bekerja sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas langsung mengadakan rapat dengan para pimpinan di Kementerian PANRB, Kamis (8/9/2022).
Dalam rapat tersebut, ia menekankan kepada jajarannya akan pentingnya memiliki pola pikir yang inovatif dan tak terkungkung pada cara-cara lama.
Ada tiga poin yang ditekankan olehnya. Pertama yaitu speed. Menteri Anas meminta jajaran Kementerian PANRB harus bekerja dengan cepat.
“Speednya harus kita tingkatkan, dan kantor ini tentu menjadi agen perubahan bagi semua kementerian dan lembaga,” kata Anas.
Kedua, menurutnya ialah inovasi. Dengan adanya kolaborasi dan sinergi antara pimpinan dan staf terkadang dapat memunculkan inovasi yang apik.
“Kalau di kantor ini selain bertemu dengan pimpinan tinggi, saya juga bertemu dengan staf. Justru dari staf inilah saya menemukan inovasi untuk menyelesaikan masalah,” ucap dia.
Dan yang terakhir adalah marketing. “Apapun yang hebat yang kita jaga di kantor ini, kalau cara komunikasi dengan stakeholder kita tidak tepat, maka kita akan kesulitan melakukan pencapaian target,” lanjut dia.
Sementara, Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini menyampaikan, ada sepuluh isu yang saat ini tengah mengemuka yang sangat strategis untuk diselesaikan Kementerian PANRB.
Isu yang saat ini sangat strategis itu ialah isu pelaksanaan reformasi birokrasi, penyederhanaan birokrasi dan flexible working arrangement.
Selama pandemi Covid-19 dikatakan Rini, telah dilakukan flexible working arrangement, yang mana isunya bukan hanya sekadar work from home dan work from office, tetapi bagaimana memberikan work life balance bagi ASN.
“Jadi bukan sekadar kerja di rumah kerja dan di kantor, tetapi di sini ada isu terkait digitalisasi,” kata Rini.
Isu lain yang juga mengemuka yaitu terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Saat ini, Kementerian PANRB telah memiliki arsitektur SPBE dan tengah mendorong digitalisasi government.
Selain itu, isu yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik termasuk di dalamnya inovasi, digitalisasi pelayanan publik dan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Isu formasi papua-papua barat yang ada di Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur pun turut mengemuka. ditambah peta penanganan tenaga honorer (THK-I dan THK-II) dan kesejahteraan ASN.
Penghapusan jenis kepegawaian selain PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) yaitu tindak lanjut Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pun turut menjadi sorotan.
Bahkan, isu strategis lainnya ialah rencana pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara.
“Menteri Anas menegaskan bahwa prioritas penting (seperti yang saya paparkan tadi) harus segera diselesaikan. Sinergi dan kolaborasi internal maupun eksternal perlu diperkuat,” ucap Rini. (Pr/Hms)
