Suarapena.com, BEKASI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/12/2025) malam. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan sekitar 10 orang untuk diperiksa lebih lanjut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penindakan di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Namun, ia mengatakan proses penyelidikan masih berlangsung sehingga detail perkara belum dapat disampaikan ke publik.
“Benar, sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan. Masih berprogres,” kata Budi, Kamis (18/12/2025).
Budi menyampaikan, hingga saat ini tim penyidik telah mengamankan sekitar 10 orang. Meski demikian, KPK belum mengungkapkan identitas para pihak yang diamankan maupun konstruksi perkara yang tengah ditangani.
“Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang,” ujarnya.
Pantauan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, menunjukkan ruang kerja Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, telah disegel oleh penyidik KPK. Garis segel merah-hitam khas KPK terpasang di pintu ruangan tersebut. Selain itu, sejumlah ruangan di dinas teknis lain juga dikabarkan ikut disegel.
Aparat keamanan terlihat berjaga di sekitar area perkantoran. Akses keluar-masuk dibatasi untuk mengamankan dokumen dan barang bukti yang diduga berkaitan dengan penyidikan.
Informasi yang beredar menyebutkan, Ade Kuswara Kunang turut diamankan dalam OTT tersebut bersama sejumlah pihak lain, termasuk pejabat dinas dan unsur swasta. Para pihak yang diamankan langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan intensif. Namun hingga Kamis malam, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait hal tersebut.
Budi menegaskan, tim KPK masih bekerja di lapangan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi.
“Tim KPK saat ini masih bekerja untuk mengamankan pihak-pihak yang diduga terlibat praktik korupsi, khususnya terkait perizinan serta pengadaan barang dan jasa. Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan,” kata Budi.
Meski ruang kerja bupati disegel dan situasi di kompleks perkantoran terpantau lengang, aktivitas pemerintahan di lingkungan Pemkab Bekasi disebut tetap berjalan. Pelayanan publik diklaim tetap berlangsung seperti biasa sambil menunggu penjelasan resmi dari KPK.
Publik kini menanti pengumuman resmi KPK terkait penetapan tersangka serta detail perkara yang melatarbelakangi OTT tersebut. (sp/yan)
