Suarapena.com, BEKASI – Hingga awal Juni 2025, realisasi pembangunan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi masih berjalan di tempat. Kondisi ini menuai kritik tajam dari Anggota Fraksi PKS, Alimudin, yang mengaku prihatin dengan lambannya pelaksanaan program di lapangan.
Ia menilai, keterlambatan tersebut tidak hanya menjadi masalah administratif, tetapi juga menciptakan kebingungan di masyarakat.
“Bayangkan, kita kemarin sudah masuk masa reses lagi, tapi pembangunan tahun 2025 sama sekali belum kelihatan. Masyarakat pasti bertanya-tanya, ke mana janji-janji itu?,” ujar Alimudin, Senin (2/6/2025).
Menurutnya, situasi ini menjadi beban moral bagi para anggota dewan yang turun ke konstituen tanpa bisa menunjukkan hasil konkret dari perencanaan yang telah disusun.
Alimudin menduga hambatan utama terletak pada belum siapnya sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengeksekusi program. Padahal, batas waktu pelaksanaan proyek pembangunan tinggal beberapa bulan lagi.
“Kalau batas pelaksanaan sampai September, dan sekarang sudah awal Juni, tapi belum ada satu pun kegiatan terlihat, jelas ini alarm bahaya. Kita akan telusuri apa saja kendalanya di OPD,” tegasnya.
Alimudin juga mendesak Pemkot Bekasi dan seluruh OPD untuk segera menindaklanjuti rencana-rencana pembangunan yang telah diketok palu bersama dalam APBD 2025.
“Begitu kami bisa bertemu OPD, akan langsung kami tekan agar realisasi program segera dimulai. Ini bukan sekadar janji politik, tapi amanah untuk masyarakat,” tandasnya. (Ads)
