Suarapena.com, JAKARTA – Pemerintah berencana untuk membatasi impor bawang putih dengan hanya menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) sebesar 650 ribu ton. Langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan stok dan harga bawang putih di dalam negeri.
Namun, kebijakan ini mendapat tanggapan dari Komisi VI DPR RI yang meminta pemerintah untuk melakukan perhitungan yang matang dan tidak merugikan masyarakat.
Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza mengatakan bahwa kebijakan impor harus memperhatikan persediaan dalam negeri yang masih melimpah.
Ia khawatir jika impor terlalu banyak akan menyebabkan bawang putih membanjiri pasaran dan merusak bisnis tata niaga hortikultura.
“Ini kan biasa dilakukan oleh Pemerintah yang kalau melihat masih banyak stok bawang putih di dalam negeri yang tentu harus dibatasi. Kalau tidak nanti akan menyebabkan membanjirnya bawang putih di pasaran dan tentu tidak menjamin keseimbangan bisnis tata niaga hortikultura,” ujar Faisol dalam keterangan tertulis, Jumat (27/10/2023).
Faisol menambahkan bahwa pihaknya akan mendukung kebijakan pemerintah asalkan dilakukan dengan perhitungan yang matang.
Ia menggarisbawahi agar kebijakan yang dibuat tidak memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat.
“Ini penting buat pemerintah agar tetap menjaga (stok dalam negeri). Menurut saya asal semua datanya semua hitungan pemerintah itu benar, kami mendukung. Tapi kalau misalnya ini ternyata ada maksud tertentu itu mohon dihindari. Ini penting demi rakyat masyarakat,” ketus politisi Fraksi PKB ini.
Faisol juga mengingatkan kepada pemerintah untuk menyampaikan kondisi tata niaga hortikultura saat ini kepada publik.
Ia berharap pemerintah dapat memprediksi kebutuhan bawang putih untuk tahun 2024 dan mengatur impor sesuai dengan persediaan dalam negeri.
“Tentu sampaikan kepada publik bahwa kondisi tata niaga hortikultura kita menjelang tahun baru ini ternyata masih banyak stok banyak cadangan jadi ngga perlu lagi menambah importasi. Nah, begitu juga untuk tahun 2024 apa yang diperkirakan oleh pemerintah tata niaga hortikultura kebutuhan dalam negerinya sudah bisa dipenuhi atau tidak. Setelah itu kalau memang dibutuhkan impor karena memang persediaan di dalam negerinya terbatas, ya kami tentu akan mendukung,” pungkasnya. (r5/bia/rdn)
