Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengungkapkan duka mendalam atas meninggalnya balita bernama Raya di Sukabumi yang ditemukan dalam kondisi tubuh penuh cacing. Kejadian memilukan ini menjadi tamparan keras bagi sistem perlindungan sosial dan layanan kesehatan dasar di daerah tersebut.
“Peristiwa ini bukan hanya duka yang menyayat hati, tetapi juga alarm keras bagi kita semua. Tragedi ini tidak akan terjadi jika fungsi pencegahan, pemantauan, dan perlindungan sosial berjalan dengan baik,” ujar Netty dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).
Balita perempuan berusia empat tahun asal Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, itu sudah lama berada dalam pengawasan petugas desa karena mengalami gizi buruk atau yang dikenal dengan status BGM (bawah garis merah). Meski menjadi perhatian posyandu setempat, Raya tetap tak terselamatkan dari kondisi memprihatinkan yang akhirnya merenggut nyawanya.
Netty menegaskan bahwa tragedi Raya harus menjadi cermin serius bagi semua pihak, khususnya perangkat desa, kader posyandu, PKK, dan bidan desa yang merupakan garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Ia menyoroti kelemahan dalam pendataan dan distribusi bantuan sosial yang belum mampu menjangkau seluruh warga miskin dan rentan.
“Masih banyak keluarga miskin yang terlewatkan dari data penerima manfaat, bahkan tak memiliki dokumen kependudukan dan jaminan kesehatan sehingga kesulitan mengakses layanan dasar saat darurat,” jelas Netty.
Dalam pandangannya, sistem perlindungan sosial saat ini harus segera dievaluasi agar kasus serupa tidak terulang. Perlindungan sosial seharusnya bukan sekadar program administratif, melainkan hadir nyata saat rakyat membutuhkannya, terutama bagi mereka yang paling rentan.
“Ini adalah panggilan serius bagi kita semua. Jangan sampai kita menunggu tragedi seperti ini terjadi lagi baru bergerak memperbaiki,” tegas Netty.
Sebagai langkah konkret, Netty mendorong penguatan peran posyandu sebagai pusat deteksi dini kesehatan anak dengan dukungan penuh dari tenaga kesehatan desa. Selain itu, akses layanan kesehatan juga harus dipermudah, termasuk bagi warga yang belum memiliki dokumen resmi.
“Kita harus pastikan posyandu berfungsi optimal dan layanan kesehatan darurat mudah dijangkau oleh seluruh warga, tanpa terkecuali,” tandasnya. (r5/aha)
