Scroll untuk baca artikel
Pena Kita

Politik Bandul Perubahan

×

Politik Bandul Perubahan

Sebarkan artikel ini
yusuf blegur

Oleh Yusuf Blegur

KECURANGAN dan kejahatan pemilu yang terstruktur, sistematik dan masif, sesungguhnya hanya akan terus membangun kesadaran  rakyat betapa rezim kekuasaan nyata-nyata begitu bobrok dan dzolim. Semakin suara AMIN dimanipulasi, semakin besar dan kuat gelombang perubahan datang.

Advertisement
Scroll ke bawah untuk lihat konten

Distorsi kekuasaan apalagi  yang tidak dilakukan rezim Jokowi?.

Kebohongan mana lagi  yang tidak dilakukan rezim Jokowi?.

Penghianatan seperti apa lagi yang tidak dilakukan rezim Jokowi?.

Kejahatan dan kebiadaban yang bagaimana lagi yang tidak dilakukan rezim Jokowi?.

Satu hal yang pasti yang tidak bisa dibeli atau dimiliki rezim Jokowi. Bahkan dengan intimidasi, ancaman dan teror, geliat perubahan  di negeri ini tak bisa dibendung. Sekalipun rezim Jokowi memiliki kewenangan  yang tak terbatas dan memiliki infrastruktur politik yang luas dan  kuat, ia tetap tak kuasa menutupi kelemahan dan kebobrokan pemerintahannya. Konstitusi bisa dimanipulasi dan demokrasi bisa dikebiri, ada yang tak bisa dibungkam rezim tirani yakni kesadaran kritis dan jiwa pembebasan.  Rezim Jokowi boleh merasa kuat dan berkuasa atas negeri ini, tapi ada satu fundamental yang berjarak dan menjauhinya, yaitu kebenaran dan keadilan.

Sebagian besar TNI/Polri, partai politik, MK, KPU/Bawaslu, media dan  lembaga survey, semua dalam kendali rezim baik karena kesadaran ataupun terpaksa. Uang, jabatan dan mungkin demi keselamatan pribadi dan keluarga banyak  yang membunuh hati nurani dan akal sehatnya. Berdusta, khianat, mencari muka dan menjilat lidah sendiri kerap mewarnai para pemangku kepentingan publik dan yang bersumpah melayani rakyat. Mereka yang tidak sedikit memarjinalkan nilai-nilai, moral dan agamanya sendiri.

Berita Terkait:  Bawaslu Terbuka untuk Pengawasan DPR Melalui Hak Angket Pemilu 2024

Dalam konspirasi jahat dan di bawah naungan kekuasaan mudharat yang bertujuan memuaskan syahwat duniawi. Rezim yang identik sebagai pemerintahan gagal dan merusak sendi-sendi dasar negara. Ingin mengakhiri dua periode sekaligus melanggengkan kekuasaan dengan mulus melalui pilpres 2024. Bagaimanapun caranya, berapapun biayanya dan apapun caranya mempertahankan kekuasaan menjadi wajib hukumnya bagi rezim Jokowi. Tak peduli membangun politik dinasti, masa bodoh dengan  merampok uang negara dan kekayaan alam. Dalam tujuan rezim Jokowi yang penting terus berkuasa dan kaya, jika perlu sampai mati dan hingga tujuh turunan.

Bukan sekedar kecurangan, pilpres 2024 telah menjadi ajang kejahatan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif. Begitu brutal dan barbar rezim Jokowi menipu rakyat dan mrnghalalkan segala cara demi meraih dan mempertahankan kekuasaan. Terlalu mencolok dan begitu telanjang mempertontokan kemiskinan aturan dan etika di hadapan rakyat. Rezim Jokowi justru bangga dan tiada kemaluan memamerkan perilaku kekuasaan yang begitu rendah, hina dan nista.

Kecurangan-kecurangan hingga kejahatan-kejahatan pemilu dibangun dengan kerangka politik  yang terlihat kokoh dan kuat, namun sebenarnya sangat rapuh, kotor sekaligus menjijikan. Terkesan memadukan orkestrasi para bajingan, bromocorah dan psikopat politik. Penjahat dan penbunuh berdarah dingin  dari rezim otoriterian yang membangun kostruksi  pemikiran, narasi dan tindakan hipokrit.

Berita Terkait:  Penertiban APK Dimulai, Forkopimda Turun Langsung Awasi Personil

Rezim Jokowi seolah-olah tak bisa dikalahkan, pilpres 2024 dijadikannya sekonyong-konyong permainan, persekongkolan dan judi dari skenario kekuasaan secara terbuka dan terselubung. Ada pesta dan kesenangan, ada juga tipu daya, konflik dan penderitaan  rakyat menghiasi  pseudo demokrasi dan inkonstitusional dalam pilpres 2024. Suap, pencurian suara melalui SIREKAP yang direkayasa hingga tindakan represif untuk tujuan kekuasaan di lakukan rezim mulai dari istana, lembaga pemerintahan dan aparatnya, dari kertas dan pencoblosan  hingga perhitungan  kental dengan rekayasa dan penggelembungan suara. Pemilu tak terhindar dan sesak diselimuti kriminalitas penyelenggara negara.

Pengumuman hasil pilpres 2024 begitu prematur dan cacat hukum. Dirancang istana, diumumkan lembaga  survey melalui quick count dan dikelola KPU dengan resikap. Curk tanpa malu dan cukup minta maaf karena banjir pencurian suara. KPU sungguh tanpa morariltas, ketuadaan kapasitas dan integritas. Rezim Jokowi seperti merasa sudah memenangkan pertarungan pilpres melawan gelombang  perubahsn rakyat. Suara rakyat dihina dan dihargai rendah melalui politik uang dan sembako, kedaulatan rakyat  dilecehkan, aspirasi dan mandat perubahan rakyat dimutilasi rezim. Ada kekerasan psikologis dan perkosaan hukum yang direkayasa rezim terhadap tuntutan perubahan.

Pemimpin perubahan yang dipercayakan kepada paslon AMIN, tak akan bergeser sedikitpun apalagi sampai  jatuh oleh kekuasaan status quo. Kemenangan hasil hitung cepat paslon yang menjadi boneka rezim hanya  “psy war”, sementara dan kamuflatif.  Upaya menjegal suara AMIN sebagai limpahan dukungan rakyat tak selamanya bisa dibendung rezim. Setiap penjegalan AMIN memenangkan  pilpres 2024 menjadi ekivalen dengan upaya menutup-nutupi kebobrokan dan kedzoliman rezim selama dua periode dan merupakan langkah terakhir menyiapkan  keselamatan rezim Jokowi pasca berkuasa.

Berita Terkait:  Profil Mahfud MD, Cawapres Ganjar Pranowo yang Punya Segudang Prestasi

Rezim Jokowi pada akhirnya harus menerima kenyataan pahit pada waktunya, kecurangan dan kejahatan pemilu justru menjadi antiklimaks dari strategi melanggengkan kekuasaannya melalui paslon capres-cawapres boneka besutannya. Kecurangan  dan kejahatan pilpres sudah terlanjur menjadi konsumsi publik, sebuah sequel sindikat pemilu yang dilakukan rezim dan semakin mengkokohkan gerakan pemakzulan Jokowi, setidaknya pemilu tanpa Jokowi.

Semakin kentara kecurangan dan kejahatan pemilu dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, semakin menjadi-jadi kekuatan gelombang perubahan yang menjadi keinginan dan  tuntutan rakyat. Semakin didzolimi, semakin leluasa paslon AMIN menjemput mandat presiden dan wakil presiden. In syaa Allah, begitulah politik bandul perubahan yang akan terjadi, saat etika dan kehormatan melawan kekuasaan yang mabuk. Aamiin.

Ketika etika dan kehormatan menjadi panduan dalam menghidupkan konstitusi dan demokrasi, maka tak ada ruang bagi tumbuhkembangnya kepemimpinan yang otoriterian.

Bekasi Kota Patriot.

10 Syaban 1445 H/20 Februari 2024.

Ikuti update berita kami di Google News