Suarapena.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menutup 290 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka restrukturisasi dan efisiensi perusahaan negara.
Pemerintah menargetkan jumlah BUMN yang tersisa paling banyak 300 perusahaan pada akhir 2026.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Prabowo, restrukturisasi BUMN dilakukan setelah pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN beserta anak dan cucu perusahaan ketika Danantara dibentuk.
Jumlah tersebut, kata dia, dinilai terlalu besar. Selain banyak perusahaan yang tidak produktif, terdapat pula struktur direksi dan komisaris yang terlalu berlapis.
“Ketika kita bentuk Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris,” ujarnya.
Prabowo mengatakan pemerintah kemudian melakukan perampingan dengan hanya mempertahankan perusahaan yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“Hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, kita telah tutup 290 BUMN. Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN,” kata dia.
Ia menambahkan, lebih dari 750 BUMN lainnya ditargetkan ditutup dalam proses restrukturisasi tersebut.
“Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” ujarnya.
Presiden menyebut restrukturisasi tersebut sebagai kemungkinan salah satu restrukturisasi korporasi terbesar di dunia.
Menurut Prabowo, perampingan BUMN telah menghemat biaya overhead sekitar Rp 50 triliun.
Penghematan tersebut antara lain berasal dari berkurangnya biaya untuk struktur direksi dan komisaris serta pengeluaran lain yang dinilai tidak produktif.
“Ini artinya setiap tahun Rp 50 triliun tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan komisaris, dan hal-hal yang tidak produktif,” katanya.
Dana tersebut, lanjut dia, kini dapat dialihkan untuk investasi, industrialisasi, peningkatan pelayanan, serta kegiatan lain yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Prabowo juga memaparkan perkembangan kinerja sejumlah BUMN setelah dilakukan pembenahan.
Dalam enam bulan pertama 2026, laba bersih PT Semen Indonesia disebut meningkat 408,9 persen. Sementara laba PT Pupuk Indonesia naik 252,8 persen, PT Pertamina 86 persen, Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen, dan PTPN 54,4 persen.
Adapun laba BUMN sepanjang 2025 mencapai Rp 326 triliun. Angka tersebut meningkat 75,3 persen dibandingkan 2024 yang telah dikoreksi menjadi Rp 186 triliun.
Setoran dividen BUMN kepada negara pada 2025 mencapai Rp 142,3 triliun atau meningkat 67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika dihitung secara neto setelah dikurangi Penyertaan Modal Negara (PMN), dividen BUMN meningkat dari Rp 53 triliun pada 2024 menjadi Rp 138 triliun pada 2025.
Untuk 2026, pemerintah memproyeksikan dividen BUMN mencapai Rp 200 triliun tanpa PMN.
Prabowo menegaskan, pembenahan BUMN tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan laba perusahaan. Pemerintah juga mengarahkan perusahaan negara untuk mendukung industrialisasi dan hilirisasi.
Melalui Danantara, pemerintah telah melakukan groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada 6 Februari 2026 dan 13 proyek lainnya pada 29 April 2026.
Proyek tersebut mencakup pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, serta sejumlah proyek waste to energy.
Menurut Prabowo, proyek-proyek tersebut diharapkan dapat menciptakan puluhan ribu lapangan pekerjaan baru.
Selain restrukturisasi BUMN, pemerintah juga mulai mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Prabowo mengatakan, sejak mulai beroperasi pada 1 Juni 2026, DSI telah mengelola devisa ekspor senilai USD 14 miliar dari tiga komoditas strategis dalam waktu dua bulan 13 hari.
Lebih dari 6.500 transaksi ekspor dari tiga komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI.
Dari pengawasan tersebut, DSI menemukan potensi tambahan USD 5 miliar yang berasal dari perbedaan dan penyesuaian harga, kualitas, serta pembayaran devisa hasil ekspor.
“DSI telah menemukan potensi tambahan USD 5 miliar dari perbedaan dan penyesuaian harga, kualitas, dan pembayaran devisa hasil ekspor,” ujar Prabowo.
Pengawasan DSI selanjutnya akan diperluas hingga mencakup 50 pelabuhan di 25 provinsi. Pemerintah juga berencana memperluas pengelolaan tersebut ke seluruh komoditas ekspor strategis Indonesia.
Prabowo mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan kekayaan dan sumber daya Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Tidak boleh memperkaya segelintir orang apalagi di luar negeri, dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah,” tegasnya. (sp/skb)
