Suarapena.com, BEKASI — Puluhan orang tua (wali murid) protes dan geruduk ke pengurus SMA Negeri 17 Kota Bekasi. Hal itu terjadi lantaran keberatan dengan banyaknya pungutan yang dirasa tak mendasar.
Dengan kata lain mengindahkan komite orang tua sekolah dan pengurus komite yang sudah ada.
Pihak sekolah diketahui masih melakukan berbagai pungutan yang seharusnya tidak dilakukan.
“Anak saya dipungut uang bangunan biaya masuk 2,5 juta. Tahun lalu sebelumnya 5 juta infonya. Dan yang lebih aneh kita dipungut biaya SPP setiap bulannya sebesar Rp 200 ribu,” ujar Irma salah satu orang tua murid selepas rapat komite sekolah dengan SMAN 17 Kota Bekasi, Senin (14/4).
Meskipun pihak sekolah diketahui mendapat sokongan dari pemerintah melalui dana BOS dan Program Indonesia Pintar. Tak cukup disitu setiap siswa juga diwajibkan sedekah sehari Rp 1000 buat pembangunan masjid.
“Kita juga dipungut biaya buat kegiatan pramuka setiap kali melakukan kegiatan diluar. Saya sendiri bayar Rp 350 ribu setiap kegiatan diluar. Anehnya antara kami jumlahnya tidak tentu, ada yg 400 atau 500. Pokoknya beda-beda, terang Irma.
Juga ada pungutan kegiatan untuk renang sekolah. Dengan pola yang sama, pungutan masing-masing siswa juga berbeda satu sama yang lain.
“Ini kan aneh padahal di tempat yang sama dan terkadang di hari yang sama. Bahkan siswa dibebankan biaya kartu pelajar Rp 50 ribu dan sampul rapor sebesar Rp 150 ribu,” papar Irma.
Tak hanya itu, beberapa ortu siswa meminta Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi yang disapa (KDM) untuk turun tangan ke SMAN 17 Kota Bekasi.
Tim kuasa hukum komite sekolah, Mangasi Simanjuntak, SH, mengungkapkan keprihatinannya terkait adanya pungutan liar di SMAN 17 Kota Bekasi.
“Kita tahu mereka yang bersekolah di SMAN 17 Kota Bekasi ini banyak sekali orang tua murid yang pendapatan ekonominya minim. Sementara kita tahu semua beban ini seharusnya sesuai aturan semestinya ditiadakan,” ungkap Mangasi pada awak media.
“Kami memohon pada pemerintah provinsi agar menyoroti apa yang terjadi di SMAN 17 Kota Bekasi. Dan kami meminta berikan kami orang yang kompeten dan transparan untuk menjadi kepala sekolah,” tambahnya.
Bahkan bagi siswa yang masih menunggak uang bangunan saat masuk sekolah akan dipotong melalui biaya Program Indonesia Pintar yang seharusnya diterima siswa sekolah.
Sementara pihak sekolah menolak berkomentar terkait hal ini. Sedang kepala sekolah SMAN 17 kota bekasi, Turheni Komar memilih meninggalkan sekolah di saat rapat komite masih berlangsung hingga tak bisa dimintai keterangan. (Yan)
