SUARAPENA.com – Meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Mobile Power Plant (PLTG MPP) Parit Baru 4 X 25 MW, di Kabupaten Mempawah, Kalbar, Sabtu (18/3/2017), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan pesan agar proyek pembangunan pembangkit listrik yang mangkrak bisa diteruskan.
“Yang berkaitan dengan 34 pembangkit listrik kita yang mangkrak. Saya titip, ini titip, yang bisa ini diteruskan silakan diteruskan, tetapi dengan catatan-catatan sisi hukumnya harus sudah beres,” ungkapnya.
Dia juga menegaskan agar proses pembangunan tersebut sesuai dengan kualitas yang di inginkan. Tidak boleh ada hasil pengerjaan proyek yang hanya mampu mencapai kapasitas 30% atau 40%. Apalagi dengan pengecekan secara detail di lapangan, hal ini bisa dengan mudah diketahui.
“Jadi jangan main-main dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknis, detil. Pasti saya akan lihat karena menyangkut uang yang triliunan,” tegasnya.
Jokowi menilai, anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan 34 pembangkit listrik mangkrak yang tersebar di seluruh Indonesia sangat besar. Oleh karena itu ia mempersilakan pembangunan agar diteruskan dengan catatan masalah hukum sudah beres. “Jangan sampai diteruskan hanya untuk menutupi masalah yang ada. “Enggak mau saya,” imbuhnya.
Dirinya mengaku ingin semua pembangunan PLTG dikerjakan cepat, karena di semua provinsi, kota, atau kabupaten memiliki keluhan masalah yang sama, yakni pemadaman atau byarpet. “Kalau kita pakai yang batubara bisa sampai 4,5 tahun sampai 5 tahun. Tapi ini bisa dikerjakan cepat,” ujarnya.
Dijelaskan Jokowi, mobile power plant artinya setiap bisa dipindah ke pulau yang lain, ke tempat yang lain yang juga sangat membutuhkan. “Misalnya, di sini nanti, seperti tadi disampaikan oleh Menteri ESDM, sudah ada dari sumber supply dari sumber yang lain, misalnya 1.100 atau 1.300, sudah, berarti sudah berlimpah, bisa ini dipindahkan ke pulau yang lain yang juga masih memerlukan. Karena ini mobile, bisa dipindah-pindah,” ujarnya.
Peresmian PLTG MPP itu dihadiri oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menko PMK Puan Maharani, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Dirut PLN Sofyan Basyir, dan Gubernur Kalbar Cornelis. (sng/fid/dna/es)
