Suarapena.com, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin Ferry Juliantono menilai kehadiran RUU PPSK yang mengatur usaha simpan pinjam atau USP oleh koperasi perlu dijaga agar tak tumpang-tindih dengan RUU Perkoperasian.
Pengaturan OJK ikut serta dalam mengatur dan mengawasi usaha simpan pinjam koperasi dipandang bertentangan dengan tugas OJK.
“Tugas pokok OJK mengatur dan mengawasi industri/lembaga jasa keuangan yang bertransaksi dengan masyarakat, sedangkan usaha simpan pinjam tidak melakukan transaksi dengan masyarakat,” kata Ferry kepada redaksi, Sabtu (19/11/2022).
Ferry menjelaskan, perubahan pasal 44 UU 25/1992 dalam draf RUU PPSK bertentangan atau disharmonisasi dengan draf RUU Perkoperasian tentang usaha simpan pinjam koperasi.
Keterlibatan OJK dalam usaha simpan koperasi menginterpretasikan bahwa USP adalah usaha sektor keuangan koperasi yang bertransaksi dengan masyarakat yang nota bene menjadi tugas OJK untuk mengawasi dan mengatur.
Padahal, dalam RUU Perkoperasian pasal 89 menyebut USP koperasi tidak diijinkan bertransaksi dengan bukan anggota/masyarakat.
“Artinya, USP koperasi tidak ada dalam ranah pengaturan dan pengawas OJK. Pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah,” tutur Ferry.
Dia menegaskan, perubahan Pasal 44 UU 25/1992 dapat menimbulkan disharmonisasi dengan ketentuan dalam PP 7/2021.
Pengaturan keterlibatan OJK dalam tata kelola USP koperasi juga dinilai tidak tepat dan rentan menimbulkan pertentangan regulasi di sektor usaha keuangan koperasi yang dapat menimbulkan kebingungan dan carut marut di lapangan.
“Oleh karena itu, kita tolak pasal-pasal yang mengatur keterlibatan OJK dalam kegiatan USP koperasi,” tegasnya. (Bo/Sp)
