Suarapena.com, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) belum menentukan sikap terkait wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Sikap resmi partai akan diputuskan setelah seluruh rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-1 PDIP tahun 2026 rampung dilaksanakan.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, keputusan tersebut akan merujuk pada rekomendasi Rakernas yang disusun berdasarkan masukan dari seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
“Sikap politiknya akan dibacakan pada penutupan Rakernas. Kami mendengarkan seluruh usulan dari DPD, termasuk pertimbangan filosofis, ideologis, dan manajemen penyelenggaraan pemilu. Jadi sampai saat ini belum diputuskan,” ujar Hasto di sela Rakernas PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).
Hasto menegaskan, PDIP sebagai partai yang menjunjung nilai-nilai demokrasi memilih untuk terlebih dahulu menyerap pandangan kader di daerah sebelum mengambil keputusan strategis.
“Karena kita adalah Partai Demokrasi Indonesia, seluruh pencermatan dan masukan dari peserta Rakernas akan menjadi bahan pengambilan keputusan dalam rekomendasi Rakernas,” katanya.
Dalam Rakernas tersebut, PDIP juga menayangkan rekam jejak dan biografi politik Presiden pertama RI Soekarno serta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Tayangan itu menekankan komitmen keduanya terhadap prinsip kedaulatan rakyat.
Hasto menyebutkan, dalam biografi tersebut turut disorot peran Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden kelima RI yang menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya.
“Ketua Umum menegaskan bahwa prinsip kedaulatan rakyat sebagai spirit reformasi harus terus dijaga. Pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat akan memiliki legitimasi yang kuat sekaligus tanggung jawab untuk menjalankan program sesuai aspirasi rakyat,” ujar Hasto. (sp/pr)
