Suarapena.com, SEMARANG – Media massa memainkan peran krusial dalam memperkuat demokrasi dan memastikan kesuksesan parlemen modern.
Pernyataan ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Tengah, Dadang Somantri, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Sinergi Lembaga Legislatif dan Media Massa untuk Penguatan Demokrasi dan Parlemen Modern, yang berlangsung di Soeboer Kitchen, Kota Semarang pada Selasa (10/12/2024).
Menurut Dadang, meskipun teknologi digital berkembang dengan pesat, media massa tetap menjadi pilar utama dalam pembangunan demokrasi yang sehat.
“Media massa adalah bagian penting dari pentahelix yang tak bisa diabaikan. Ia berfungsi sebagai jembatan informasi yang menghubungkan berbagai lapisan masyarakat,” ujar Dadang.
Dalam kesempatan tersebut, Dadang juga menyoroti pentingnya media massa dalam menyampaikan informasi yang dapat dipahami oleh seluruh kalangan.
“Sebagai pejabat, saya tak dapat menjangkau setiap lapisan masyarakat secara langsung. Namun, media massa, dengan dukungan wartawan yang menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dipahami, memiliki kekuatan luar biasa untuk itu,” tambahnya.
Meski demikian, Dadang mengingatkan tentang derasnya informasi yang beredar di media sosial, yang sering kali tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Media sosial kerap menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya. Media massa memiliki tugas untuk menyaring dan menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah, Amir Machmud, menambahkan bahwa media massa kini berkembang pesat, melampaui platform tradisional seperti koran, radio, dan televisi, serta merambah dunia digital.
“Kolaborasi antara lembaga legislatif dan media massa adalah langkah strategis untuk memperkuat demokrasi Indonesia,” jelas Amir.
Hal senada juga disampaikan oleh Lintang Ratri Rahmaji, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.
Ia turut menyuarakan pentingnya media massa sebagai tolok ukur kebenaran informasi di era digital.
“Proses pengambilan kebijakan oleh legislatif perlu melibatkan media massa dan masyarakat. Sayangnya, sering kali peran media diabaikan dalam proses ini,” ungkap Lintang.
FGD ini menegaskan bahwa kerjasama antara lembaga legislatif dan media massa adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan demokrasi dan memastikan informasi yang akurat sampai ke masyarakat luas. (sp/pr)
