Suarapena.com, JAKARTA – Fenomena pengibaran bendera bergambar tengkorak bertopi ala bajak laut dalam anime One Piece tengah ramai jadi perbincangan di berbagai daerah di Indonesia. Namun, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan bahwa aksi ini bukanlah bentuk pelecehan terhadap simbol negara.
“Selama tidak melecehkan Merah Putih, seperti menempelkan simbol One Piece di atasnya, maka itu bukan pelanggaran serius,” ujar politisi Fraksi Partai NasDem tersebut, Minggu (3/8/2025).
Ia juga menyoroti bahwa dalam berbagai kasus, posisi bendera bajak laut itu justru berada di bawah Sang Saka Merah Putih.
Willy mengajak publik untuk bersikap tenang dan bijak dalam menyikapi tren ini. “Membunuh nyamuk tidak perlu menggunakan granat. Respons harus proporsional, jangan terjebak dalam provokasi,” tegasnya.
Menurutnya, ekspresi semacam ini biasanya datang dari generasi muda yang penuh semangat, idealisme, dan keberanian untuk menggugat ketidakadilan. Meski demikian, ia menilai bahwa kadang semangat itu belum sepenuhnya dibarengi dengan kedewasaan berpikir. “Ekspresinya jadi sporadis, meskipun genuine dan unik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Willy menekankan bahwa munculnya simbol-simbol seperti ini justru bisa menjadi cermin kondisi sosial yang sedang terjadi.
“Kalau negara hadir dengan keadilan dan kesejahteraan, bendera One Piece pun tak akan digubris. Karena gugatan itu tak relevan,” ujarnya.
Ia juga menolak ide untuk menyikapi fenomena ini secara represif atau bahkan memanggil langsung pelakunya.
“Fenomena semacam ini cukup dicermati dan dipahami. Jangan justru terjebak dalam provokasi,” katanya.
Willy justru mendorong agar negara membuka lebih banyak ruang dialog antara masyarakat dan penguasa.
“Kalau tidak ada dialog, itu bukan bernegara, tapi berkuasa. Jangan-jangan ini muncul karena ruang-ruang dialog tersumbat,” sindirnya.
“Menggugat ketidakadilan itu bagus, tapi jangan salah alamat. Jangan lupa, Indonesia ini rumah kita. Kalau ada tikus di rumah, jangan rumahnya yang dibakar,” sambung Willy. (r5/rdn)
