Suarapena.com, YOGYAKARTA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya tidak boleh dijalankan sekadar formalitas. Ia meminta komponen gizi dalam setiap paket makanan jelas serta pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan.
Penegasan tersebut disampaikan Sultan menyusul adanya keluhan sejumlah orang tua siswa terkait menu MBG selama bulan Ramadan yang dinilai didominasi roti dan kurang memenuhi kebutuhan gizi utama anak.
“Saya sudah minta Bu Sekda untuk memanggil penanggung jawab MBG karena juga ada yang protes, sepertinya untuk materinya atau menunya kurang pas,” kata Sultan dalam keterangannya, Sabtu (28/2/2026).
Sultan menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, agar segera melakukan evaluasi bersama pihak pelaksana program. Langkah itu diambil sebagai respons atas ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas makanan yang diterima siswa.
Menurut Sultan, kualitas menu harus mencerminkan anggaran yang telah dialokasikan. Ia menegaskan tidak ingin ada kesan penyajian makanan dilakukan tanpa perhitungan gizi yang matang.
“Tidak sekadar jadi. Harapannya menunya diperbaiki, juga ada rincian harganya dan mereka setuju,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan hingga rincian komponen terkecil, termasuk harga buah pendamping dalam paket makanan.
“Kalau dikasih pisang, pisang itu harganya berapa supaya jelas. Jangan ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang membuat semua pihak tidak nyaman,” kata Sultan.
Kepala Regional DIY Badan Gizi Nasional (BGN), Gagat Widyatmoko, menyatakan pihaknya mendukung penuh langkah transparansi yang diminta Gubernur.
“Terkait penyampaian informasi harga pada menu MBG selama bulan Ramadan, pada prinsipnya kami mendukung penuh langkah transparansi tersebut,” kata Gagat.
Ia menyebutkan, kebijakan tersebut telah dibahas bersama Satuan Tugas (Satgas) MBG DIY. Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diinstruksikan untuk menyertakan informasi harga dalam setiap paket sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap langkah ini dapat meningkatkan akuntabilitas sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program MBG,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi secara virtual bersama seluruh SPPG se-DIY pada Rabu (25/2/2026) untuk melakukan evaluasi.
Ia menjelaskan, kebijakan penyediaan “menu kering” selama Ramadan bertujuan agar siswa dapat membawa pulang makanan untuk berbuka puasa. Namun, penyesuaian format tersebut tidak boleh mengurangi standar gizi maupun nilai ekonomis paket makanan.
“Kita tekankan pada kandungan gizi dalam satu paketnya, lengkap dengan keterangan harga per jenis makanan. Harus jelas kalorinya berapa, proteinnya berapa, dan harus ada surat dari ahli gizi untuk memastikan standar satu paket itu,” kata Ni Made.
Menurut dia, esensi program MBG terletak pada pemenuhan nutrisi siswa, bukan sekadar jumlah makanan yang diberikan. Meski format menu berubah selama Ramadan, standar gizi tetap menjadi acuan utama.
Pemerintah DIY berharap evaluasi ini dapat memperbaiki kualitas pelaksanaan MBG sehingga tujuan program untuk mendukung pemenuhan gizi siswa dapat tercapai secara optimal. (sp/ip)
