Suarapena.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan tarif layanan Transjabodetabek akan segera disesuaikan. Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap memberikan subsidi sehingga kebijakan tersebut tidak membebani masyarakat.
Pramono mengatakan, penyesuaian tarif saat ini tengah dikaji dan akan diputuskan dalam waktu dekat. Ia menegaskan bahwa subsidi transportasi publik tetap menjadi komitmen Pemprov DKI.
“Untuk Transjabodetabek terus terang segera kami putuskan. Tapi saya ingin meluruskan, karena sekarang ini bahkan kemarin Bapak Wali Kota Bekasi juga telepon ke saya secara pribadi jangan sampai kemudian tidak disubsidi. Enggak mungkin enggak disubsidi, pasti tetap akan disubsidi,” kata Pramono di RSIA Bunda Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menurut Pramono, penyesuaian tarif akan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap minat masyarakat menggunakan transportasi umum.
Ia menegaskan, Pemprov DKI tidak ingin kenaikan tarif justru membuat masyarakat kembali memilih kendaraan pribadi.
“Prinsipnya pasti saya mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tidak membuat orang kemudian beralih kepada kendaraan pribadi kembali,” ujarnya.
Salah satu rute yang akan dievaluasi tarifnya adalah layanan Transjabodetabek Blok M–Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini, tarif untuk rute tersebut masih sebesar Rp 3.500.
Pramono menilai tarif tersebut masih jauh lebih murah dibandingkan moda transportasi lain menuju bandara, seperti bus Damri maupun taksi.
“Kalau kemudian Rp 3.500 untuk parkir di Soekarno-Hatta saja tidak cukup, maka yang begitulah akan ada penyesuaian,” kata dia.
Ia menjelaskan, rencana penyesuaian tarif dipertimbangkan karena besarnya beban subsidi yang harus ditanggung Pemprov DKI. Selain biaya operasional, pemerintah juga menanggung biaya perawatan sejumlah halte yang berada di luar wilayah Jakarta.
Meski demikian, Pemprov DKI berkomitmen meningkatkan kualitas layanan Transjabodetabek, termasuk menambah jumlah armada yang beroperasi.
Menurut Pramono, langkah tersebut dilakukan untuk mendorong semakin banyak masyarakat beralih ke transportasi umum.
Saat ini, tingkat konektivitas transportasi di Jakarta telah mencapai 93 persen. Namun, tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat masih berada di bawah 30 persen.
“Ini akan menjadi sangat baik kalau kemudian orang terus-menerus menggunakan transportasi umum sudah di atas angka 30 persen. Apakah bisa? Saya yakin bisa,” ujar Pramono.
Ia juga optimistis minat masyarakat menggunakan transportasi umum akan terus meningkat, terutama setelah adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Selain itu, Pemprov DKI masih mempertahankan kebijakan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Dengan peningkatan layanan dan dukungan subsidi yang tetap diberikan, Pemprov DKI berharap penggunaan transportasi umum terus meningkat sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. (sp/bj)
