Scroll untuk baca artikel
HeadlinePemerintahan

Terkait Dugaan Pungli Sertifikasi Lahan Prona PTSL, Bupati Bogor: Tunjukkan ke Saya

×

Terkait Dugaan Pungli Sertifikasi Lahan Prona PTSL, Bupati Bogor: Tunjukkan ke Saya

Sebarkan artikel ini
Bupati Bogor Nurhayanti
Bupati Bogor Nurhayanti

SUARAPENA.COM – Menanggapi adanya dugaan kasus pungutan liar (pungli) sertifikasi lahan program nasional (Prona) pendaftaran lahan sistematis lengkap (PTSL) di wilayah pemerintahan Kabupaten Bogor, Bupati Bekasi Nurhayanti geram.

Nurhayanti meminta agar masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya pungli segera melapor kepadanya.

Advertisement
Scroll ke bawah untuk lihat konten

“Tunjukan kepada saya, siapa aparat desa yang sangat tega memungut biaya dalam program PTSL untuk masyarakat tidak mampu yang seharusnya gratis. Dengan alasan apapun itu tidak bisa dibenarkan,” tegasnya belum lama ini.

Berita Terkait:  Launching Layanan Metrologi Legal, Ini Instruksi Bupati Bogor kepada Jajarannya

Dia meminta agar tim saber pungli Polres Bogor segera menindaklanjuti kasus pungli prona sertifikasi lahan jika masyarakat yang merasa dirugikan melakukan pelaporan.

”Tim Saber Pungli Kabupaten Bogor yang baru terbentuk harus didorong untuk bekerja. Segera proses pungli yang telah merugikan masyarakat, jangan diberi toleransi lagi,” tegasnya lagi.

Menurut Nurhayanti, program prona PTSL sengaja diberikan untuk memfasilitasi masyarakat yang kurang mampu agar memiliki sertifikasi lahan tanah yang dimiliki secara sah. Oleh karenanya, dia mengaku kecewa jika masih ada oknum aparat desa yang sengaja memanfaatkan prona PTSL sebagai ajang memungut masyarakat tidak mampu.

Berita Terkait:  Tekan Angka Kemiskinan, Kabupaten Bogor Luncurkan Kartu Kesejahteraan Sosial

“Sudah beberapa kali saya imbau agar jangan ada pungli, tapi tetap saja terjadi,” keluhnya.

Lebih lanjut orang nomor satu di Kabupaten Bogor ini berharap, agar masyarakat yang merasa dirugikan dengan pungutan yang dilakukakn oknum aparat desa tidak tinggal diam. Pemerintah dalam menjalankan prona PTSL ini, lanjutnya, juga harus turut dikawal oleh semua pihak agar berjalan dengan benar.

Berita Terkait:  Gugatan Perdata Ade Jaro-Inggrid Kansil Ditolak PN Cibinong

Dia sendiri menilai, praktik pungutan dalam prona PTSL kemungkinan terjadi lantaran kurang ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Bogor.
Kemudian untuk meminimalisir kasus pungli kembali terjadi, pihak Pemerintah Kabupaten Bogor segera melakukan sosialialisasi bersama BPN kepada masyarakat.

”Pemda akan mensosialisasikan sampai ke tingkat desa besama sama BPN, supaya masyarakat tidak dimanfaatkan dan dibohongi lagi,” tandasnya. (sng/has)