Suarapena.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meniadakan penggunaan kembang api dalam seluruh rangkaian perayaan Tahun Baru 2026. Kebijakan tersebut berlaku bagi kegiatan yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta yang memerlukan perizinan resmi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, keputusan itu diambil sebagai bentuk empati terhadap masyarakat di sejumlah daerah yang tengah dilanda bencana, terutama di wilayah Sumatra.
“Untuk seluruh wilayah Jakarta, baik kegiatan yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, kami meminta tidak ada kembang api. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengeluarkan surat edaran terkait hal tersebut,” ujar Pramono usai rapat persiapan perayaan Tahun Baru di Balairung Balai Kota Jakarta, Senin (22/12/2025).
Pramono menjelaskan, larangan tersebut mencakup seluruh kegiatan resmi dan berizin, seperti perayaan di hotel, pusat perbelanjaan, serta lokasi publik lainnya. Namun, Pemprov DKI tidak akan melakukan razia terhadap penggunaan kembang api secara personal oleh masyarakat.
“Kalau yang bersifat personal, tentu kami tidak bisa melarang. Kami juga tidak mengadakan razia, karena kita menyambut Tahun Baru, jangan sampai membuat masyarakat tidak bahagia,” kata Pramono.
Meski demikian, ia mengimbau warga Jakarta untuk menahan diri dan tidak menyalakan kembang api atau petasan sebagai bentuk kepedulian terhadap daerah yang terdampak bencana.
“Mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi kita dalam menyambut Tahun Baru,” ujarnya.
Selain meniadakan kembang api, Pemprov DKI juga mengurangi jumlah titik perayaan Tahun Baru 2026. Dari sebelumnya 14 titik, kini hanya delapan lokasi yang ditetapkan, yakni Lapangan Banteng, kawasan M.H. Thamrin, Sarinah, Bundaran HI, Dukuh Atas, Semanggi, kawasan SCBD, serta FX Sudirman. Monumen Nasional (Monas) tidak lagi dijadikan sebagai lokasi perayaan utama.
“Titik utama ada di Bundaran HI yang akan dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah,” ujar Pramono.
Sementara itu, kegiatan di kawasan Kota Tua akan dihadiri Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, sedangkan perayaan di Taman Lapangan Banteng akan dihadiri Wali Kota Jakarta Pusat.
Meski tidak menjadi lokasi perayaan massal, Monas tetap menghadirkan pertunjukan video mapping tanpa menghadirkan kerumunan. “Tetap ada video mapping, tetapi tanpa menghadirkan kerumunan,” kata Pramono.
Di Bundaran HI, perayaan malam pergantian tahun juga akan diisi dengan pertunjukan video mapping menggunakan drone tanpa kembang api, dengan tema kepedulian terhadap Sumatra. Konsep perayaan dibuat sederhana, termasuk dalam pemilihan lagu-lagu yang diperdengarkan.
“Kami minta suasananya sederhana. Lagu yang dipilih memberi semangat dan harapan, seperti ‘Jangan Menyerah’ dari D’Masiv,” tutur Pramono.
Pemprov DKI juga menggandeng BAZNAS BAZIS dan Bank Jakarta untuk mengintegrasikan mekanisme donasi kemanusiaan dalam seluruh rangkaian perayaan. Donasi disediakan melalui QRIS di titik-titik acara dan kanal digital yang dapat dipantau secara real time. Hingga saat ini, dana awal yang terkumpul mencapai Rp 500 juta.
“Jumlah akhirnya akan kami sampaikan pada puncak pergantian tahun,” ujar Pramono.
Selain penggalangan dana, Pemprov DKI menyatakan kesiapan untuk menyerap komoditas dari daerah terdampak bencana, seperti beras, cabai, daging, dan kebutuhan pokok lainnya, melalui BUMD pangan milik Pemprov DKI Jakarta.
“Kami siap membeli produk apa pun yang dijual daerah terdampak. Saya sudah meminta BUMD Pangan DKI Jakarta, seperti Dharma Jaya dan Food Station, untuk menyerap komoditas tersebut,” kata Pramono.
Sebelumnya, Pemprov DKI telah menyalurkan bantuan logistik dan dana ke sejumlah daerah di Sumatra, antara lain bantuan pakaian, makanan, pengiriman 16 unit toilet portabel senilai Rp 4,5 miliar, serta bantuan dana sebesar Rp 3 miliar per kabupaten untuk Lhokseumawe, Tapanuli Tengah, dan Aceh Tamiang. (sp/pr)
