Suarapena.com, YOGYAKARTA – Lewat reformasi birokrasi berdampak yang fokus pada pengentasan kemiskinan pemerintah Indonesia mengambil langkah serius guna mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024.
Selama ini, program pengentasan kemiskinan dianggap belum menjangkau target yang tepat lantaran minimnya kolaborasi dan tingginya ego sektoral.
Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Eko Prasojo mengatakan, reformasi birokrasi atau RB belum mampu mencapai target yang diharapkan lantaran selama ini RB hanya fokus pada pemenuhan dokumen dan kertas.
Dengan adanya program ini, Guru Besar Universitas Indonesia mengapresiasi langkah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang memutuskan nilai perolehan RB instansi pemerintah salah satunya akan bergantung pada program RB pengentasan kemiskinan.
“Ini adalah langkah yang baik karena sebelumnya program pengentasan kemiskinan ini belum pernah ada secara serius dimasukkan ke dalam program pembangunan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota yang berkesinambungan,” ujar Eko saat menjadi narasumber pada Talkshow Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan di Universitas Gadjah Mada, Jumat (21/10/2022).
Dalam sesi talkshow tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo Wicaksono mengaku berbagi upaya dilakukan daerahnya guna menekan angka kemiskinan ekstrem.
Salah satu yang dilakukan pihaknya ialah lewat praktik kolaborasi anggaran serta cross-cutting sumber daya manusia (SDM) dan kinerja.
Kolaborasi anggaran serta cross-cutting SDM dan kinerja adalah salah satu langkah meruntuhkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi.
“Dengan cara ini, kami berhasil mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperoleh ketepatan data kemiskinan untuk menentukan intervensi yang tepat,” ungkapnya.
Praktik penanggulangan kemiskinan juga disampaikan oleh Wali Kota Pariaman Genius Umar.
Orang nomor satu di The Sunset City of Indonesia ini mengaku menggunakan strategi mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan kemampuan pendapatan, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro kecil, serta meningkatkan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
“Pariaman juga menghidupkan semangat gotong-royong lewat work from field (WFF) yang nol anggaran, beberapa kegiatannya mencakup pembukaan akses jalur jalan baru atau kegiatan bersih pantai, sungai, pasar, dan objek wisata,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada Bambang Hudayana membagikan pandangannya tentang inovasi penanggulangan kemiskinan yang berkaca dari masalah di akar rumput.
Ia mengatakan bahwa pendekatan kemiskinan Indonesia selama ini telah menggunakan pendekatan pro-poor, pro-job, dan pro-growth.
Pro-poor merupakan cara pemerintah memberikan proteksi dan afirmasi lewat bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi barang kebutuhan pokok, dan peningkatan pelayanan publik untuk kaum miskin.
Sedangkan Pro-job adalah upaya penciptaan lapangan kerja untuk kaum miskin. Dan pro-growth adalah penciptaan pertumbuhan ekonomi yang mampu memperluas kesempatan kerja di sektor formal.
Namun, menurutnya hal tersebut ada gap yang belum terjawab dari pendekatan ini.
“Hampir semua presiden cenderung mengedepankan pendekatan pro-poor daripada pro-job dan pro-growth.
Sebenarnya program pro-poor inovatif sangat relevan untuk mengikis angka kemiskinan, tetapi ke depan agar kaum miskin bisa mandiri, program pro-poor yang sifatnya state driven perlu dikurangi. Sebaliknya, program pro-job yang bersifat partisipatoris perlu ditingkatkan,” ungkap dia.
Bambang mengaku optimis RB tematik penanggulangan kemiskinan dapat mencapai output yang diinginkan jika program pro-job partisipatoris diarahkan untuk memperkuat ekonomi desa dan membuka lapangan kerja yang berbasis pada aset lokal.
Tak ketinggalan, menurutnya dana desa yang besar juga bisa diarahkan untuk memperkuat inovasi orang desa dalam mengembangkan ekonomi daripada sekadar untuk pembangunan infrastruktur. (Bo/Rum/Pr)
