Suarapena.com, BANDUNG – Pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini berbeda dari sebelumnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan ruang lebih luas kepada masyarakat untuk menyaksikan langsung upacara, termasuk pertunjukan defile dari jarak dekat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Dedi mengatakan kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan seluruh masyarakat Jawa Barat.
Ia bahkan menyampaikan permintaan maaf karena masih terdapat warga yang belum mendapatkan sejumlah layanan dasar, salah satunya akses listrik.
“Belum merdeka” itu, menurut Dedi, tercermin dari masih adanya lebih dari 80.000 warga Jawa Barat yang belum teraliri listrik.
Padahal, Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki sumber dan pembangkit energi listrik, seperti PLTA Cirata, PLTA Jatiluhur, serta pembangkit listrik tenaga panas bumi.
Dedi mengatakan pemerintah daerah akan memprioritaskan pemenuhan layanan dasar masyarakat. Menurut dia, APBD Jawa Barat harus diarahkan untuk memastikan kebutuhan mendasar warga terpenuhi.
“Tidak boleh ada rakyat yang masuk ke rumah sakit, pulangnya hutang karena tidak mampu membayar. Tidak boleh ada rakyat yang operasi caesar, KTP ditahan rumah sakit karena tidak mampu bayar,” ujar Dedi dalam amanatnya.
Ia mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga kemampuan negara menjamin masyarakat memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Dedi mengajak berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, pengadilan, serta pemerintah daerah, untuk bersama-sama membangun masyarakat Jawa Barat yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
Dedi juga menyinggung langkah penghematan yang dilakukannya sebagai gubernur. Ia mengatakan memilih menunda pembelian baju baru menggunakan uang negara dan menunda pembelian properti untuk rumah dinas.
Menurut Dedi, anggaran tersebut lebih baik diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Seluruh penundaan itu untuk mengangkat derajat supaya pendidikan masyarakat Jabar meningkat, minimal 12 tahun. Agar masyarakat Jabar kesehatannya meningkat, ekonomi meningkat, memiliki kesempatan kerja,” katanya.
Ia juga mengingatkan para penyelenggara negara agar tidak menjadikan kenaikan tunjangan dan fasilitas sebagai prioritas.
“Jangan berpikir kenaikan tunjangan, menuntut fasilitas, padahal sudah besar. Kita harus malu. Harusnya kita membangun rasa adil pada seluruh rakyat,” ujar Dedi.
Selain layanan dasar, Dedi menyatakan ingin memerdekakan generasi muda Jawa Barat dari berbagai hal yang dapat merusak masa depan, termasuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang. (sp/pr)
