Suarapena.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyambut positif keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara (moratorium) pembangunan dapur baru program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah korektif untuk memperkuat tata kelola dan efektivitas program.
Charles mengatakan, kebijakan moratorium, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas ke kualitas merupakan langkah pembenahan yang sudah lama dinantikan.
“Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG,” ujar Charles dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).
Sebelumnya, BGN memutuskan menunda pembangunan dapur baru MBG untuk sementara waktu guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur yang telah beroperasi. Evaluasi tersebut mencakup peningkatan standar pelayanan, perbaikan sarana dan prasarana SPPG, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Di sisi lain, BGN juga mengalihkan fokus program dari target 82,9 juta penerima manfaat menjadi intervensi gizi yang lebih terarah. Sasaran utama mencakup kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Charles, langkah tersebut penting agar program MBG tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus memastikan intervensi gizi yang diberikan benar-benar berdampak.
“Dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab,” katanya.
Ia menegaskan, program MBG sebaiknya tidak diposisikan sebagai program universal, melainkan sebagai instrumen intervensi gizi bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan, terutama kelompok rentan dan masyarakat dengan risiko stunting tinggi.
Lebih lanjut, Charles juga mendorong transformasi pelaksanaan MBG dari dapur SPPG terpusat menjadi model dapur berbasis sekolah (school-based kitchen). Model ini dinilai lebih efisien karena memanfaatkan fasilitas sekolah yang sudah ada serta memperpendek rantai distribusi makanan.
“Pendekatan ini dapat mengurangi biaya logistik, memperkuat pengawasan kualitas makanan, serta meningkatkan partisipasi sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan program,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan program MBG seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi dari dampaknya terhadap penurunan masalah gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Karena itu, langkah moratorium, penajaman sasaran penerima manfaat, dan penguatan kualitas layanan yang dilakukan BGN perlu didukung seluruh pemangku kepentingan,” kata Charles. (r5/um)
