Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk segera mengambil langkah antisipatif agar harga beras tidak terus meroket di pasaran. Ia mengkhawatirkan adanya manipulasi oleh mafia beras yang bisa berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya.
“Kita harus sigap menghadapi kenaikan harga beras ini. Apakah ini terjadi karena alasan-alasan alami atau ada pihak-pihak yang sengaja memainkan harga beras di luar batas kewajaran? Terutama untuk beras medium dan premium,” ujar Luluk dalam keterangan tertulis, Rabu (13/9/2023).
Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI dengan Kemendag dan Kementerian Koperasi dan UKM, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta kemarin, Luluk juga menambahkan bahwa kenaikan harga beras akan sangat memberatkan bagi keluarga-keluarga yang berpenghasilan rendah maupun keluarga kecil. Bahkan, bagi keluarga (kelas) menengah pun ini tidak masuk akal karena pasti akan menimbulkan efek domino ke segala arah.
Politikus Fraksi PKB ini juga mengingatkan adanya penggilingan-penggilingan gabah skala besar yang mampu memproduksi beras lebih banyak daripada Bulog. Ia curiga dengan kemampuan swasta yang bisa membeli gabah dari petani dengan harga sangat mahal, akan menyebabkan adanya manipulasi di tingkat atas maupun bawah.
“Di satu sisi kita tentu senang ketika harga gabah naik karena saya sendiri mendukung agar petani bisa menjual gabahnya dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada yang biasanya mereka dapatkan. Namun yang harus kita waspadai adalah kemungkinan adanya manipulasi di tingkat bawah,” ucap dia.
lantaran itu, Luluk berharap Kemendag secepatnya melakukan pemeriksaan di lapangan untuk mengetahui penyebab faktor yang menyebabkan harga beras naik. Ia meminta Kemendag mewaspadai kemungkinan adanya manipulasi oleh mafia beras. Sebab, dukungan kebijakan dan dukungan politik sangat penting untuk dapat menjaga ketersediaan beras dalam negeri serta memastikan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
“(Misalnya dengan) memberikan mandat utama kepada misalnya seperti Bulog untuk melakukan penyerapan gabah petani dan kemudian yang memiliki hak untuk bisa mendistribusikan atau mengedarkan beras ini di pasaran. Kalau kemudian ini semuanya dilepaskan, dipakai mekanisme pasar bebas sepenuhnya, pasti kita akan kerepotan juga. Nanti satu sisi seakan-akan petani memang akan mendapat untung tetapi ini faktornya sementara, nanti yang kita khawatirkan bahkan petani bahkan nggak mampu untuk beli berasnya sendiri gitu,” paparnya. (sp/bia/rdn)
