Suarapena.com, JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah serius memantau rendahnya tingkat partisipasi politik warga dalam Pilkada Serentak 2024.
Ia menilai, meski pemilihan kepala daerah diadakan serentak, tingginya tingkat ketidaktertarikan warga dalam menggunakan hak suaranya menjadi perhatian utama.
“Partisipasi pemilih yang rendah, terutama dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, sedang kami cermati. Apakah keserentakan Pilkada ini justru memicu fenomena anomali dalam partisipasi masyarakat?,” ungkap Rifqi di Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Menurutnya, salah satu faktor yang bisa memengaruhi adalah rapatnya jadwal antara Pilkada, Pemilu Legislatif (Pileg), dan Pemilu Presiden (Pilpres) yang berlangsung berdekatan pada tahun 2024.
Dia juga mempertanyakan apakah dekatnya waktu penyelenggaraan Pilpres dan Pileg dengan Pilkada justru memengaruhi motivasi pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS).
“Mungkin karena terlalu banyaknya pemilihan dalam waktu yang hampir bersamaan, dorongan masyarakat untuk berpartisipasi malah jadi rendah,” tambah Rifqi.
Selain itu, Komisi II DPR RI juga mengamati faktor lain yang turut mempengaruhi dinamika Pilkada 2024, yaitu aturan yang mewajibkan anggota legislatif terpilih untuk mundur jika maju sebagai calon kepala daerah.
“Aturan ini membuat jumlah calon terbatas, karena politisi yang baru terpilih sebagai anggota DPR atau DPD harus mengundurkan diri. Hal ini berpotensi mengurangi kompetisi dalam Pilkada dan dapat memengaruhi dukungan publik,” jelasnya.
Sementara itu, KPU DKI Jakarta juga mencatat rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024, bahkan diperkirakan lebih rendah dibandingkan Pemilu yang berlangsung pada Februari 2024.
Ketua KPU DKI, Wahyu Dinata, mengungkapkan, “Alur pemilih di TPS terlihat lebih renggang, meski kami belum bisa memastikan angkanya. Namun, partisipasi pemilih di Pilkada memang cenderung lebih rendah dibandingkan Pilpres.”
Untuk meningkatkan partisipasi, KPU DKI telah melakukan berbagai upaya sosialisasi, termasuk menjangkau komunitas, ormas, sekolah, dan kampus di 100 lokasi di wilayah Jakarta.
Mereka juga aktif melakukan sosialisasi melalui kegiatan olahraga dan stan informasi dalam acara Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).
Dengan berbagai tantangan yang ada, para pihak terkait berharap dapat menemukan solusi untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan lebih baik. (r5/at)
