Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengapresiasi capaian Kementerian Koperasi sepanjang 2025. Namun, ia meminta pemerintah tidak hanya melihat keberhasilan program dari jumlah kegiatan yang terlaksana, melainkan juga dari dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat dan keberlanjutan koperasi.
Hal tersebut disampaikan Darmadi dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Menurut Darmadi, DPR mendukung berbagai program penguatan koperasi yang menjadi perhatian pemerintah, termasuk agenda Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong perkembangan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat.
“Kami tentu mengapresiasi capaian apa pun yang bapak sampaikan. Sebetulnya ini adalah bentuk kecintaan kami terhadap perkoperasian di Indonesia. Kami juga mendukung program-program Bapak Presiden Prabowo yang memang sangat konsen terhadap perkembangan koperasi,” ujar Darmadi.
Meski demikian, ia menilai capaian berupa jumlah pelatihan dan kegiatan perlu diikuti dengan pengukuran hasil yang lebih konkret.
Darmadi menyoroti sejumlah program Kementerian Koperasi, seperti pelatihan terhadap 143 ribu pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), 26 ribu pengguna aktif Learning Management System (LMS) Talenta Koperasi, serta 247 ribu peserta program pemasyarakatan koperasi.
Menurut dia, angka tersebut menunjukkan capaian output yang besar, tetapi pemerintah perlu menjelaskan dampak lanjutan terhadap perkembangan koperasi.
“Output-nya terlihat sangat besar. Tapi kami ingin tahu outcome-nya seperti apa. Apa hasil dari begitu banyak pelatihan sehingga anggaran bertambah Rp 744 miliar menjadi Rp 1,2 triliun? Dampak ekonominya apa? Sampai sekarang kami belum melihat itu,” kata Darmadi.
Selain mempertanyakan dampak program, Darmadi meminta Kementerian Koperasi segera merumuskan model bisnis yang berkelanjutan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ia menilai koperasi harus memiliki sumber pendapatan yang jelas agar mampu berjalan secara mandiri dan tidak terus bergantung pada dukungan pemerintah.
Menurut Darmadi, keberlanjutan koperasi harus mulai dihitung sejak awal, termasuk kebutuhan modal kerja dan biaya operasional.
“Yang kami minta adalah revenue stream yang diharapkan dari KDKMP. Ini penting karena berkaitan dengan sustainability. Bagaimana koperasi mendapatkan modal kerja dan menutup biaya operasional harus dihitung dari sekarang,” ujarnya.
Ia memperkirakan biaya operasional koperasi tidak kecil, mulai dari kebutuhan gaji pengelola hingga operasional harian yang dapat mencapai Rp 50 juta sampai Rp 100 juta per bulan.
Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan koperasi memiliki strategi bisnis yang mampu menghasilkan pemasukan secara berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut, Darmadi juga menyoroti peningkatan anggaran pengawasan Kementerian Koperasi pada 2025 yang disebut meningkat lebih dari 100 persen.
Ia meminta kementerian menjelaskan hasil nyata dari peningkatan anggaran tersebut, terutama dalam memastikan tata kelola dan perkembangan koperasi.
“Kami ingin tahu hasil pengawasan Kementerian Koperasi itu terlihat di mana. Anggaran pengawasan naik 100,57 persen. Kami minta dijelaskan dampaknya agar jelas bagi kami,” kata Darmadi.
Untuk memperkuat sumber pendapatan koperasi, Darmadi mengusulkan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat dilibatkan sebagai pangkalan penyalur LPG 3 kilogram.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu alternatif usaha yang memberikan pemasukan bagi koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
“Saya minta agar KDMP dijadikan pangkalan gas LPG. Kami mendukung penuh supaya koperasi hidup sehingga revenue stream-nya terlihat. Kalau tidak, dari mana sumber pendapatannya?” pungkasnya. (r5/we)
