Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, meminta penjelasan dari PT Agrinas Pangan terkait impor sekitar 105.000 mobil dari India serta skema pembiayaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Koperasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Mufti mengaku kecewa karena Direktur Utama (Dirut) PT Agrinas Pangan tidak hadir dalam rapat tersebut. Padahal, menurut dia, kehadiran pimpinan perusahaan penting untuk memberikan penjelasan langsung kepada DPR mengenai sejumlah isu yang menjadi perhatian Komisi VI.
“Kami tentu kecewa dengan ketidakhadiran Pak Dirut. Kami tidak ingin ada saling lempar tanggung jawab antara Dirut Agrinas dengan Kementerian Koperasi,” kata Mufti dalam rapat.
Politikus PDIP itu menyebut Komisi VI tidak pernah menerima informasi sebelumnya mengenai rencana impor mobil dalam jumlah besar tersebut. Ia mengatakan kabar itu justru pertama kali diketahui melalui pemberitaan media.
“Kami di Komisi VI tidak pernah tahu sekalipun. Pagi-pagi kami menerima berita dari media bahwa ada impor 105 ribu mobil,” ujarnya.
Mufti juga mempertanyakan tujuan pengadaan kendaraan tersebut, termasuk siapa yang akan menggunakannya serta sumber pendanaannya.
Menurut dia, penjelasan mengenai hal itu penting agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
“Kami ingin tahu itu kepentingan siapa dan dananya dari mana, apakah dari pinjaman perbankan atau dari negara. Ini persoalan serius bagi kami,” kata dia.
Selain itu, Mufti juga menyoroti pembiayaan pembangunan gerai KDKMP yang dinilai masih perlu penjelasan lebih rinci. Ia menyebut terdapat perbedaan nilai anggaran pembangunan yang perlu diklarifikasi agar pelaksanaan program berjalan secara transparan dan akuntabel.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi VI lainnya juga menyayangkan ketidakhadiran Dirut PT Agrinas Pangan. Beberapa anggota bahkan meminta agar dilakukan pengecekan terkait alasan kesehatan yang disebut sebagai penyebab ketidakhadiran pimpinan perusahaan itu.
Karena pihak PT Agrinas Pangan tidak hadir untuk memberikan penjelasan, rapat kerja dan rapat dengar pendapat tersebut akhirnya disepakati untuk ditunda hingga Dirut perusahaan dapat hadir dalam forum rapat Komisi VI DPR RI. (r5/rdn)
