Suarapena.com, BEKASI – Dinamika rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi belakangan ini mencuri perhatian publik. Namun, Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi menilai hal tersebut sebagai bagian dari proses penyegaran birokrasi yang wajar dan perlu dilakukan untuk memperkuat kinerja aparatur.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi, Misbahudin menegaskan bahwa partainya mendukung penuh langkah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi dalam melakukan penataan struktur pemerintahan, selama dilaksanakan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku.
“Fraksi Gerindra memandang bahwa dinamika rotasi mutasi pejabat adalah hal yang wajar dalam proses penyegaran birokrasi,” ujar Misbah, Jumat (7/11/2025).
Menurutnya, kebijakan rotasi mutasi jabatan justru dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat kerja di tubuh birokrasi dan mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.
“Kami mendukung langkah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi dalam menata struktur pemerintahan, selama dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai aturan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Misbah mengimbau seluruh pihak untuk tidak terjebak dalam polemik yang dapat memecah soliditas birokrasi. Ia menekankan pentingnya menjaga suasana kondusif agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif.
“Jangan biarkan dinamika birokrasi memecah semangat kebersamaan dalam membangun Kota Bekasi. Yang terpenting adalah bagaimana setiap kebijakan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Terkait isu adanya kurangnya komunikasi antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi dalam proses mutasi tersebut, Misbah membantah tegas rumor itu. Ia memastikan hubungan keduanya tetap harmonis dan solid.
“Bang Harris itu sosok yang sangat disegani di Gerindra. Beliau salah satu pendiri partai bersama Pak Prabowo, Pak Muzani, Pak Dasco, dan Pak Fadli Zon. Tidak mungkin Pak Wali tidak berkomunikasi dengan Pak Wakil. Hubungan keduanya sangat baik,” kata Misbah.
Di akhir pernyataannya, Fraksi Gerindra mengajak seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat untuk tetap bersatu dalam mendukung upaya pembenahan birokrasi.
“Kami ingin birokrasi Kota Bekasi semakin profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik,” tutup Misbah. (sp/pr)
