Rizki Permana, Sekjen Badko (Badan Kordinasi) HMI Jabodetabek dan Pengamat Ekonomi dan Industri kepada suarapena.com, Rabu (26/7/2017) menilai, belum ada tindakan tegas dari pemerintah soal warga negara asing dan fenomena kawin kontrak.
“Coba dikaji terhadap keberadaan pendatang di puncak cisarua baik pendatang warga negara asing asal Maroko, Arab, India, Pakistan, saat ini seperti negara khususnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tidak punya nyali untuk melakukan penegakan aturan,” katanya.
Para pendatang warga Negara asing tersebut, kata Rizki, melakukan kawin kontrak dan menjadikan satu kawasan dan daerah di puncak salah satu kawasan pendatang dengan aktifitas seks.
“Kami minta kepada pemerintah pusat maupun Pemkab Bogor perlu dikaji, apakah status visa mereka dan bagaimana mereka sampai lama di kawasan puncak tidak ada tindakan tegas dari aparat pemerintah sebagai penegak aturan,” tegasnya.
Bahkan yang terbukti, tambah Rizki, keberadaan warga Negara asing yang melakukan kawin kontrak sudah melangar, dan hanya mendapatkan damai dengan membayar kepada oknum petugas yang mempunyai jabatan.
“Sering kali dilakukan razia oleh petugas imigrasi dan Muspika Kabupaten Bogor hanya dilakukan pendataan saja dan lalu dilepas kembali tidak dideportasi. Coba mikir mau dibawa kemana Kabupaten Bogor dan Negara ini,” ulasnya.
Hal senada juga dilontarkan oleh Askur, Ketua Pemuda Bogor Barat yang juga menyayangkan keberadaan warga negara asing dan fenomena kawin kontrak. Dia mengajak masyarakat Kabupaten Bogor untuk perubahan dan menjadi bogor termaju.
“Insya Allah, dalam waktu dekat membuat rapat gabungan baik dari masyarakat bogor, Mahasiswa, LSM dan tokoh-tokoh ulama dan semua elemen lainnya. Langkah itu, untuk membuat sejarah baru untuk perubahan Kabupaten Bogor agar rakyat bogor sejahtera,” katanya.
Selanjutnya, dirinya akan melakukan investigasi soal kawin kontrak, dan terhadap keberadaan warga megara asing yang datang di dua kecamatan wilayah puncak Kabupaten Bogor.
“Untuk akurat mencari data, kami akan melakukan investigasi untuk warga arab. Salah satunya harus numpang nginap di rumah pengurus RT setempat, supaya bisa mengumpulkan data yang riil tentang keberadaan warga negara asing yang berada di Bumi Tegar Beriman ini,” pungkasnya. (cek)
