Maka, dalam waktu singkat dan bergegas, para calon kepala daerah dan pasangannya; heboh memproduksi brosur, spanduk, baliho serta melakukan penyebaran informasi sedemkian rupa di berbagi media.
Persoalan kemudian muncul manakala paslon kepala daerah bersinggungan dengan media, karena media sendiri telah terkotak-kotak, pun oleh sebab kepentingan politik. Persoalannya adalah fakta objektif sang calon jauh dari obyektif. Media yang pro akan bikin berita seolah-olah sang calon sosok malaikat, sebaliknya yang kontra akan habis-habisan membredel sang calon agar nampak seperti dedemit.
Bagi media sendiri pun sebuah persoalan, sebab ketika media terlampau esktrim berafiliasi dengan kekuatan dan/ atau kepentingan politik, maka independensi jadi bubar jalan. Wabah ini sudah menghantam media-media besar yang di waktu lalu dikenal sebagai media garis tengah. Jangan tanya media-media kecil, tentu lebih rapuh soal independensi.
Media yang obyektif sudah jadi barang mewah yang sulit didapat sekarang ini. Sebab. Mayoritas diantaranya telah menjadi perangkat untuk mengacaukan hakikat dan kenyataan beragam persoalan. Beragam kepentingan yang menelikung para pewarta telah membuat model produksi berita menjadi “absurd”. Kepentingan para pemodal mampu membonsai idealisme jurnalis, dan profesi jurnalis tidak lagi dipuja dan diagungkan seperti di waktu lalu. Inilah gambaran vulgar, di mana hubungan produksi berita dan kekuatan-kekuatan produksi pemodal saling tumpang tindih satu sama lainnya.
