Suarapena.com, JAKARTA – Dinamika geopolitik global mulai berdampak pada perekonomian nasional, terutama melalui kenaikan harga energi dan sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi ini dinilai memberatkan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, lonjakan harga yang terjadi saat ini perlu segera direspons dengan langkah pengendalian dan mitigasi dari Pemerintah.
“Konflik geopolitik global mulai dirasakan dalam perekonomian nasional. Termasuk lonjakan harga energi dan sejumlah bahan kebutuhan pokok. Kondisi ini tentunya memberatkan rakyat, terutama masyarakat dari kelompok ekonomi kecil,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).
Saat ini, Indonesia menghadapi kenaikan harga pada berbagai komoditas. Pemerintah telah menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan. Selain itu, harga LPG nonsubsidi juga naik hingga 18 persen di tengah kelangkaan LPG subsidi di sejumlah daerah.
Di sisi lain, harga minyak goreng terus mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar global.
Data Badan Pusat Statistik mencatat, pada pekan ketiga April 2026, sebanyak 207 kabupaten/kota atau 57,5 persen wilayah mengalami kenaikan harga minyak goreng. Rata-rata harga nasional naik dari Rp 19.358 menjadi Rp 19.592 per liter.
Namun, di sejumlah daerah, harga minyak goreng tercatat jauh lebih tinggi. Di Kabupaten Intan Jaya, Papua, misalnya, harga minyak goreng mencapai Rp 60.000 per liter.
Menurut Puan, kenaikan harga minyak goreng harus dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Ia menilai, minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat ditunda pembeliannya.
“Perubahan harga kebutuhan pokok langsung memengaruhi ruang belanja harian rumah tangga,” ujarnya.
Ia menambahkan, bagi banyak keluarga, kenaikan harga tersebut akan mengubah komposisi pengeluaran harian. Kondisi ini semakin berat ketika kenaikan juga terjadi pada harga energi seperti BBM dan LPG.
Puan juga menyoroti kondisi di lapangan, di mana masyarakat di sejumlah daerah kesulitan memperoleh BBM subsidi. Akibatnya, masyarakat yang berhak terpaksa membeli BBM non-subsidi dengan harga lebih tinggi.
“Kondisi yang sama juga terjadi pada LPG. Kenaikan BBM maupun LPG pasti memiliki dampak turunan terhadap harga komoditas lainnya. Ini memengaruhi daya beli masyarakat,” kata dia.
Ia mengingatkan, jika tidak segera dikendalikan, kenaikan harga berpotensi memicu ekspektasi kenaikan barang lain di pasar. Hal ini dapat semakin menambah beban masyarakat.
Karena itu, Puan meminta Pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok.
Selain itu, ia juga mendorong adanya mitigasi terhadap dampak ketidakpastian geopolitik global, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
“Sebagai negara yang tidak secara langsung terimbas, kita harus siap mengantisipasi dan memitigasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi,” ujarnya.
Puan menilai, konflik global tidak hanya berdampak pada kenaikan harga energi, tetapi juga berpotensi memperburuk inflasi global dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi.
“Maka dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk memastikan masyarakat tetap memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya,” kata Puan.
Ia menegaskan, negara harus hadir ketika kebutuhan dasar masyarakat mulai terasa berat.
“Negara harus hadir pada titik ketika kebutuhan dasar mulai terasa berat di dapur rumah tangga, karena di situlah kualitas kebijakan paling cepat diuji,” ucapnya. (r5/rdn)
