SUARAPENA.COM – Kepala Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latief menemui Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, di ruang kerja Seskab, Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Jumat (9/6/2017) siang.
Pramono Anung menjelaskan, pertemuannya dengan Yudi Latief dalam rangka mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi. Kemudian juga untuk deputi yang akan ditunjuk, harapannya semuanya hal yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan sebagainya bisa diselesaikan sebelum Idul Fitri.
“Tadi kami diskusi dan meminta kepada Dr. Yudi untuk segera menyelesaikan organisasi, karena organisasi ini menjadi penting supaya kita belajar dari pengalaman yang lalu. Dalam birokrasi pemerintahan seringkali ini menjadi lamban. Pengalaman Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif) yang baru hampir satu setengah tahun persoalan apa, pembiayaannya atau budgeting-nya terselesaikan. Kami tidak mau mengulangi itu,” kata Pramono.
Karena itu, dirinya juga sudah bicara dengan Menteri Keuangan agar begitu dilantik, UKP-PIP ini bisa segera beroperasi. Mengenai anggaran untuk operasional UKP-PIP, sementara ini ada di Sekretariat Kabinet (Setkab) sebagaimana bunyi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017. Tetapi dalam jangka panjang karena ini Unit Kerja Presiden ini nanti secara langsung akan dikelola oleh Presiden.
“Apakah nanti Presiden menugaskan Setneg, Setkab, ataupun secara langsung kepada UKP nanti kemudian,” ujarnya.
Dia menjelaskan, organisasi UKP-PIP tidak cukup untuk turun sampai ke bawah. Tetapi dalam hal ini, presiden bisa terjun kemana saja untuk mensosialisasikan kepada masyarakat.
“Jadi ini adalah unit kerja yang attached atau melekat kepada Presiden. Dan ini adalah satu-satunya UKP yang ada dalam pemerintahan Presiden Jokowi,” ujarnya.
Terkait kantor UKP PIP, Pramono Anung mengatakan, saat ini sedang dikoordinasikan dengan Menteri Sekretaris Negara. Sementara Kepala UKP-PIP Yudi Latief mengatakan, karena semangatnya ingin melakukan hubungan yang lebih intens, mengembangkan partisipasi komunitas, ia ingin memastikan bahwa kantor itu juga bukan di tempat steril yang sulit diakses oleh publik.
“Kita harus cari tempat yang tidak terlalu jauh dari Istana Negara, karena ini Unit Kerja Presiden, tapi relatif mudah diakses oleh publik tanpa prosedur protokoler yang terlalu rumit,” kata Yudi.
Tiga Deputi
Kepala UKP PIP Yudi Latief mengemukakan, UKP PIP akan memiliki tiga deputi, yaitu Deputi Pengkajian dan Materi, Deputi Advokasi, dan Deputi Pengendalian dan Evaluasi.
Deputi Pengkajian dan Materi, jelas Yudi, terutama bikin semacam road map tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kedua penyiapan bahan-bahan ajar Pancasila untuk di sekolah-sekolah, juga menyediakan semacam modul-modul untuk berbagai sosialisasi di berbagai kelembagaan dan kementerian.
Sedangkan Deputi Advokasi, utamanya melakukan advokasi untuk melaksanakan program-program sosialisasi Pancasila di berbagai kementerian dan juga di masyarakat, dengan memproduksi berbagai ya content-content digital, dan content-content macam-macam.
Sementara Deputi Pengendalian dan Evaluasi, menurut Kepala UKP PPIP itu, utamanya melakukan pengukuran, apakah program-program pembangunan di berbagai kementerian dan lembaga itu sejalan enggak dengan Pancasila.
“Kita juga pernah membuat indeks-indeks seberapa Pancasilais kota-kota di Indonesia. Dulu kan misalnya ada indeks seberapa Islam kota-kota. Kita bikin nanti indeks seberapa Pancasila kota-kota di Indonesia itu. Jadi jangan hanya rakyat saja yang dimonitor, kinerja pemerintah juga bisa diukur,” terang Yudi. (setkab/sng)
