Suarapena.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk memahami potensi bencana di daerahnya sekaligus mempersiapkan anggaran untuk penanggulangan bencana.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
“Daerah-daerah yang memiliki kemungkinan-kemungkinan besar terjadi bencana itu memang harus menganggarkan, harus,” ujar Presiden usai membuka Rakornas.
Menurutnya, pemda dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) seharusnya sudah dapat menghitung jumlah anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi geografis dan sebaran potensi bencana di daerahnya.
Saat ini, semua negara tengah mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana.
Perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana.
Dalam catatan Presiden, frekuensi bencana di Indonesia naik 81 persen, dari 1.945 bencana di tahun 2010 menjadi 3.544 bencana di tahun 2022, meliputi banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi serta bencana alam dan nonalam lainnya.
“Oleh sebab itu, siaga dan waspada itu menjadi kunci, baik tahap prabencana, pada tahap tanggap darurat, maupun pascabencana. Semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik,” pinta Presiden.
Selain itu, Presiden juga meminta pemda untuk memasukkan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan, sehingga jelas lokasi yang rawan bencana dan tidak boleh untuk didirikan bangunan.
“Daerah itu harus memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunannya, dalam rencana investasinya. Ada perencanaannya, sehingga jelas di mana tempat yang boleh dibangun, di mana tempat yang tidak boleh dibangun,” kata Presiden.
Rencana pembangunan tersebut juga lanjut dia, harus diawasi hingga tahap implementasi di lapangan. Sebab, dirinya sering melihat bangunan-bangunan didirikan di bantaran sungai padahal lokasi tersebut setiap tahun dilanda banjir.
“Saya itu tiap hari saya itu di lapangan, saya lihat. Bappeda itu ada, gunanya Bappeda itu kan perencanaan. Tapi kadang-kadang sudah ada perencanaannya, implementasi pelaksanaan di lapangan yang tidak diawasi, tidak dikontrol, tidak dimonitor. Kelemahan kita ada di situ,” pungkasnya. (Sp/Skb)
