Suarapena.com, BANDUNG – Pemerintah Kota Bekasi menghadiri rapat koordinasi (Rakor) dan FGD pemetaan titik rawan korupsi sektor pendidikan di wilayah Jawa Barat, Rabu (2/8/2023).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Ki Hajar Dewantara, Dinas Pendidikan Jawa Barat ini tak hanya dihadiri oleh Pemkot Bekasi saja, ada juga perwakilan dari daerah lain yang berada di wilayah Jawa Barat.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI Yudhiawan Wibisono yang turut hadir dan membuka secara langsung kegiatan ini menyatakan, tujuan digelarnya Rakor ini untuk menguatkan kembali komitmen pemberantasan korupsi di daerah.
Bahkan, daerah perlu menyusun strategi pemberantasan korupsi, terlebih maraknya aduan terkait penyelenggaraan PPDB Online.
“Seperti yang disampaikan banyaknya aduan terkait penyelenggaraan PPDB Online terutama pada jalur zonasi, ini nanti dibahas semua,” kata Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI Yudhiawan Wibisono.
Yudhiawan menjelaskan, KPK dalam hal ini memiliki tugas utama untuk bertanggung jawab dalam membina pemkab/pemkot dalam upaya pencegahan korupsi dan membangun integritas ekosistem daerah termasuk pendidikan.
“Jadi, yang harus diketahui bahwa KPK bukan hanya menindak, tapi juga memberikan edukasi dan mencegah korupsi lewat sistem pemerintahan. Edukasi dan pencegahan harus terus dibangun di 27 kabupaten/kota yang ada di wilayah Jawa Barat,” jelas dia.
Di sisi lain, Yudhiawan juga menyinggung soal penyelenggaraan pembangunan. Ia mengimbau agar 27 daerah yang ada di Jawa Barat dapat meningkatkan untuk menjadi lebih baik dalam penyelenggaraan pembangunan, sehingga kualitas pelayanan publik bisa jauh lebih maksimal.
“Karena dengan begitu, masyarakat tetap percaya dan optimis bahwa sistem pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemberantasan korupsi di Jabar semakin baik dari waktu ke waktu,” tutur dia.
Sementara, Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Asda II) Setda Kota Bekasi Inayatullah menyebut kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi RI ini sangat baik.
Dengan adanya kegiatan ini diharapkan ada perbaikan secara bersama dalam pelaksanaan PPDB di lapangan agar prinsip keadilan dapat diwujudkan.
“Tentu ini sangat baik, melalui pendekatan pencegahan yaitu dengan sarana adanya perbaikan, penguatan dan koreksi sistem. Sehingga dikemudian hari pelanggaran dapat diminimalisir,” katanya.
Terakhir, ia juga mengajak semua turut andil dalam rangka pemberantasan korupsi.
“Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama, Forkopimda, Legislatif, aparatur pemerintah daerah, pusat, masyarakat hingga stakeholder lainnya, semua harus ikut andil dalam rangka pemberantasan korupsi ini,” pungkasnya.
Hadir juga dalam kegiatan tersebut yakni Plt Inspektur Kota Bekasi Nesan, Kepala Dinas Pendidikan UU Saeful M, dan Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Bekasi Heni Hendrawati. (adv)
