Suarapena.com, JAKARTA – Program makan siang gratis yang dijanjikan pemerintah mendapat sorotan dari Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.
Ia mempertanyakan sumber dana dan kelayakan program tersebut yang membutuhkan anggaran sekitar Rp450 triliun per tahun.
Menurut Huda, program makan siang gratis tidak boleh diimplementasikan secara asal-asalan tanpa mempertimbangkan kapasitas anggaran dan dampaknya terhadap defisit APBN.
Ia menyarankan agar pemerintah melakukan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum melaksanakan program tersebut.
“Studi kelayakan ini diperlukan agar program makan siang gratis ini sesuai dengan tujuan awal dan tepat sasaran. Apalagi jika program ini dilakukan secara ugal-ugalan untuk sekadar memenuhi janji kampanye,” ujar Huda dalam keterangan tertulis, Senin (4/3/2024).
Huda, yang juga politisi Fraksi PKB, mengingatkan bahwa Bank Dunia sudah memberikan peringatan agar Indonesia berhati-hati terkait ambang batas defisit anggaran bila merealisasikan program tersebut.
Ia khawatir program makan siang gratis malah memicu penyimpangan yang merugikan rakyat.
“Jangan sampai program ini malah memicu penyimpangan yang merugikan rakyat,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pembiayaan program makan siang gratis akan bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Pernyataan ini disampaikannya saat melakukan simulasi makan siang gratis di SMP Negeri Curug, Kabupaten Tanggerang, Kamis (29/2/2024).
Namun, Huda menilai bahwa wacana tersebut tidak masuk akal karena besaran dana BOS existing dari APBN yang saat ini berkisar Rp51 triliun tidak mungkin dialihkan untuk program yang butuh anggaran lebih dari Rp450 triliun.
Ia menduga bahwa Menko Perekonomian sendiri bingung mencari sumber dana untuk program makan siang gratis.
“Mungkin Pak Menko Perekonomian sendiri saat ini sedang bingung dari mana alokasi anggaran untuk membiayai program makan siang gratis,” sindirnya.
Ia menjelaskan bahwa dana BOS setiap tahun hanya berkisar Rp51 triliun, yang terdiri dari BOS reguler, BOS afirmasi, dan BOS PAUD. Dana tersebut diperuntukkan untuk membantu belanja operasional 217 ribu sekolah di seluruh Indonesia.
Sementara itu, untuk makan siang gratis yang dianggarkan Rp15.000 per siswa, jika dihitung kebutuhan tersebut selama 30 hari selama setahun maka dana yang dibutuhkan sekitar Rp5,4 juta per siswa. Jika dikalikan dengan jumlah siswa di Indonesia yang mencapai 83 juta, maka total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp450 triliun.
“Maka jika dana BOS digunakan untuk makan siang gratis maka sudah pasti alokasi anggarannya harus ditingkatkan hingga 600 persen,” pungkas Huda. (r5/ts/rdn)
