Suarapena.com, JAKARTA – Pemerintah kembali membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024.
Ada sekitar 2,3 juta formasi yang disediakan untuk berbagai jabatan di instansi pemerintah pusat dan daerah.
Seleksi CASN 2024 akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan mengacu pada hasil evaluasi dari seleksi tahun sebelumnya.
BKN akan memperbaiki sejumlah aspek yang menjadi temuan dan masukan dari berbagai pihak, seperti akurasi verifikasi, pencegahan perjokian, konversi nilai, dan kapasitas fasilitas kesehatan.
Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan bahwa seleksi CASN 2024 akan dibagi menjadi tiga periode, sesuai dengan jenis dan jumlah formasi yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah.
“Periode I akan dimulai pada minggu ketiga bulan Maret 2024, dengan fokus pada seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan seleksi kedinasan. Periode II akan dimulai pada bulan Juni 2024, dengan fokus pada penerimaan CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Periode III akan dimulai pada bulan Agustus 2024, dengan fokus pada penerimaan CPNS dan PPPK juga,” ujar Haryomo, Senin (22/1/2024).
Haryomo menjelaskan, seleksi CASN 2024 akan menggunakan sistem computer assisted test (CAT) yang telah terbukti efektif dan transparan.
Selain itu, BKN juga akan menerapkan seleksi kompetensi teknis tambahan (SKTT) untuk beberapa jabatan tertentu, seperti guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya.
“SKTT bertujuan untuk mengukur kemampuan teknis yang spesifik sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nilai SKTT akan dikonversi dengan nilai CAT, dengan bobot yang berbeda-beda tergantung pada jabatan. Misalnya, untuk guru, nilai CAT 70 persen ditambah nilai SKTT 30 persen,” paparnya.
Haryomo menambahkan, BKN juga akan meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, serta dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), untuk memastikan kelancaran dan kualitas seleksi CASN 2024.
“Kami akan berusaha untuk menghindari hal-hal yang menghambat proses seleksi, seperti kesalahan verifikasi, praktik perjokian, atau keterbatasan fasilitas kesehatan. Kami juga akan memperhatikan aspek kesetaraan dan keadilan, terutama untuk daerah 3T [tertinggal, terluar, dan terdepan],” tuturnya.
Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengapresiasi langkah-langkah perbaikan yang dilakukan oleh BKN.
Ia berharap, seleksi CASN 2024 dapat berjalan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, dan dapat memenuhi kebutuhan ASN yang sesuai dengan visi dan misi pemerintah.
“Kementerian PANRB dan BKN selalu melakukan evaluasi berdasarkan masukan dari publik, akademisi, maupun instansi pemerintah pusat sampai daerah. Kami ingin seleksi CASN semakin profesional, objektif, dan akuntabel,” ujar Anas.
Anas mengungkapkan, salah satu evaluasi yang dilakukan adalah terkait dengan usulan formasi yang diajukan oleh instansi pemerintah daerah.
Ia mengatakan, banyak tenaga non-ASN yang mengeluh karena formasi yang dibuka pada seleksi CASN tahun 2023 sangat sedikit.
“Dari usulan yang disampaikan pemerintah daerah, formasi CPNS yang tidak terisi sebanyak 27,55 persen, sedangkan untuk formasi PPPK, sekitar 23 persen yang tidak terisi. Ini menunjukkan bahwa usulan formasi belum optimal dan belum sesuai dengan kebutuhan jabatan,” ungkapnya.
Anas menyebutkan, secara nasional, Kementerian PANRB telah menetapkan kebutuhan ASN tahun 2023 sejumlah 1.030.751. Namun tidak semua kebutuhan diusulkan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah. Total formasi yang dibuka pada seleksi 2023 hanya sebesar 567.166 sesuai usulan dari instansi pusat dan daerah.
Dari keseluruhan formasi, sebanyak 20.890 formasi diisi CPNS. Adapun 230.707 formasi terisi dari PPPK guru, 126.212 formasi terisi dari PPPK tenaga kesehatan, serta 55.793 formasi terisi dari PPPK tenaga teknis lainnya.
“Secara umum, 133.564 formasi yang dibuka tahun 2023 belum terisi atau sekitar 23 persen dari total formasi yang dibuka. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk memperbaiki pada seleksi tahun ini,” kata Anas.
Anas mengimbau, agar instansi pemerintah bisa mengusulkan formasi lebih awal dan lebih akurat, serta menyesuaikan dengan kebutuhan jabatan.
Ia juga menyoroti pentingnya kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan jabatan, khususnya untuk tenaga non-ASN.
“Kami akan memberikan prioritas kepada tenaga non-ASN yang sudah bekerja di instansi pemerintah, asalkan memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan. Untuk formasi khusus PPPK, persyaratan kualifikasi pendidikan akan disesuaikan dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh instansi terkait,” jelasnya.
Anas berharap, seleksi CASN 2024 dapat menarik minat masyarakat untuk berkarier di pemerintahan, dan dapat menghasilkan ASN yang berkualitas, berintegritas, dan berkompeten.
“Seleksi CASN 2024 adalah kesempatan emas bagi masyarakat untuk menjadi bagian dari pelayanan publik. Kami mengajak masyarakat untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, dan mengikuti seleksi dengan jujur dan sportif,” pungkasnya. (sp/skb)
