Scroll untuk baca artikel
Par-Pol

Soal Polisi Tembak Polisi, DPR Minta Transparan, Berantas Tambang Ilegal

×

Soal Polisi Tembak Polisi, DPR Minta Transparan, Berantas Tambang Ilegal

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni saat kunjungan kerja spesifik ke Polda Sumatera Barat, meminta agar kasus polisi tembak polisi ditindak tegas termasuk berantas tambang ilegal, Senin (25/11/2024).

Suarapena.com, PADANG – Kasus penembakan yang melibatkan AKP Dadang Iskandar di Polres Solok Selatan, yang menewaskan sesama anggota polisi, telah memicu perhatian serius dari Komisi III DPR RI.

Dalam kunjungan kerja spesifik ke Polda Sumatera Barat, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menegaskan perlunya penanganan tegas terhadap kasus ini, serta mendesak tindakan konkret untuk memberantas penambangan ilegal yang diduga berperan dalam insiden tersebut.

Advertisement
Scroll ke bawah untuk lihat konten

Dalam konferensi pers setelah kunjungan, Sahroni mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pelaku yang kini berada dalam tahanan.

“Kami sudah bertemu dengan pelaku dan mendengar beberapa penjelasan, namun untuk sementara ini tidak bisa kami ungkapkan lebih lanjut. Yang pasti, kami fokus agar kasus ini ditangani secara lugas dan transparan,” kata Sahroni di Mapolda Sumatera Barat, Padang Barat, Kota Padang, Senin (25/11/2024).

Berita Terkait:  Anggota Komisi III Anggap Perampasan Aset Lebih Berkeadilan Ketimbang Hukuman Mati

Sahroni juga memberikan apresiasi kepada Kapolda Sumatera Barat yang telah memberikan perintah tegas kepada seluruh Kapolres untuk segera mengambil langkah hukum terhadap aktivitas penambangan ilegal.

“Kapolda langsung memerintahkan seluruh Kapolres di depan saya untuk menindak tegas tambang ilegal. Ini adalah langkah yang sangat penting dan harus segera diimplementasikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menekankan bahwa penanganan kasus ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk menanggulangi penambangan ilegal yang seringkali menimbulkan masalah keamanan dan hukum.

Berita Terkait:  Tak Hanya Arsul dan Tobas, Hinca juga Minta Pasal Rekayasa Kasus Dimasukan

“Ini bukan hanya arahan Kapolda, tapi juga perintah langsung dari Presiden. Semua pihak harus menindak tegas sesuai hukum,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Sahroni juga menyampaikan pesan penting mengenai hubungan internal dalam tubuh kepolisian. Ia menyoroti pentingnya menjaga solidaritas dan rasa saling menghormati antara pimpinan dan bawahan.

“Kami mengingatkan agar hubungan pimpinan dan bawahan dijaga dengan baik. Jangan sampai ada tindakan yang melukai perasaan anggota karena ini bisa mempengaruhi soliditas organisasi,” katanya.

Terakhir, Sahroni meminta agar kejadian ini dapat menjadi momentum untuk introspeksi di tubuh Polri, terutama di Sumatera Barat. Ia berharap tindakan yang diambil oleh Kapolda dapat menciptakan solusi nyata agar insiden serupa tidak terulang.

Berita Terkait:  Komisi III DPR Soroti LHKPN Penegak Hukum yang dilakukan KPK

“Setelah kami kembali ke Jakarta, kami berharap Kapolda segera mengambil tindakan tegas dan transparan terhadap seluruh masalah ini, termasuk kasus di Solok Selatan. Penanganan kasus ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak,” pungkasnya.

Kasus penembakan yang melibatkan anggota Polri dan dugaan kaitannya dengan penambangan ilegal kini menjadi sorotan nasional. Publik menunggu langkah konkret dari aparat untuk menuntaskan masalah ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. (r5/uf/rdn)