Scroll untuk baca artikel
HeadlinePar-Pol

Banggar Ungkap Penyerapan APBD Kabupaten Bekasi 2017 Anjlok

×

Banggar Ungkap Penyerapan APBD Kabupaten Bekasi 2017 Anjlok

Sebarkan artikel ini
APBD perubahan
Rapat paripurna pembahasan KUA PPAS di gedung DPRD Kabupaten Bekasi. Foto: ars / suarapena.com

SUARAPENA.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bekasi ungkap penyerapan APBD Kabupaten Bekasi 2017 anjlok. Anjloknya penyerapan APBD 2017 ini disampaikan oleh anggota Banggar DPRD Kabupaten Bekasi Taih Minarno, Selasa (10/10/2017).

Taih mengungkapkan, dalam pembahasan sementara, anggaran Rp200 miliar pada sektor infrastruktur tidak terserap lantaran gagalnya pelaksanaan lelang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Advertisement
Scroll ke bawah untuk lihat konten

“Itu cuma dari gagal lelang saja, maka kami akan bahas terus. Baru pembahasan di Kebijakan Umum Anggaran dan Prioiritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) di APBD Perubahan,” katanya.

Berita Terkait:  Paripurna APBD Perubahan Tetapkan Kenaikan Anggaran Hingga Rp5,7 Triliun

Menurutnya, anggaran yang tidak terserap itu dipastikan terus bertambah hingga akhir tahun anggaran. Apalagi angka tersebut baru diperoleh dari satu satuan perangkat kerja daerah. Di Dinas PUPR pun, lanjutnya, diyakini masih anggaran yang tidak terserap terus meningkat.

“Itu hanya dari gagal lelang saja, belum dari kegiatan yang tidak dilelang, atau juga anggaran lain yang akhirnya tidak terserap maksimal. Pastinya akan terus bertambah, apalagi anggaran yang baru terserap cuma sekitar 20 persen dari total anggaran sampai Rp1 triliun lebih,” ungkapnya.

Berita Terkait:  DPRD Kabupaten Bekasi Dorong Percepatan Pengesahan APBD Perubahan

Taih membeberkan sejumlah kegiatan gagal lelang yang dibuka dalam pembahasan sementara, yakni diantaranya pembangunan jembatan, sekolah, dan perbaikan jalan. Dari tiga jembatan yang dianggarkan hanya ada satu jembatan yang berhasil dilelang yakni Jembatan Pebayuran.

“Jembatan di Muaragembong dan di Tegaldanas gagal lelang. Kemudian ada sekolah juga yang gagal dibangun. Kami akan ajukan rekomendasi tentang kinerja dinas yang harus dievaluasi. Bukan sebatas di tingkatan pimpinan dinasnya tapi juga para kepala bidangnya,” tambahnya.

Berita Terkait:  DPRD Kabupaten Bekasi Dorong Percepatan Pengesahan APBD Perubahan

Sementara itu, Wakil Bupati Eka Supria Atmaja juga mengakui bahwa penyerapan APBD Kabupaten Bekasi 2017 tidak maksimal. Beberapa SKPD mengalami sejumlah kendala hingga akhirnya berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan.

“Monitoring terus kami lakukan terkait penyerapan anggaran. Ada beberapa penyerapan yang tidak maksimal namun kami dorong agar dilakukan percepatan. Masih ada waktu, kami yakini penyerapan akan dilakukan secara maksimal,” ujarnya. (ars)