Suarapena.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), telah resmi meluncurkan dan membuka Perdagangan Perdana Bursa Karbon Indonesia. Peluncuran ini dilakukan di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada hari Selasa (26/09/2023). Presiden Jokowi menegaskan bahwa Bursa Karbon Indonesia adalah bentuk kontribusi konkret dari Indonesia dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim.
“Kontribusi ini menunjukkan komitmen nyata Indonesia dalam berjuang bersama dunia untuk mengatasi krisis iklim dan perubahan iklim. Hasil dari perdagangan ini akan diinvestasikan kembali untuk menjaga lingkungan, terutama melalui pengurangan emisi karbon,” kata Presiden.
Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam solusi berbasis alam dan merupakan satu-satunya negara yang sekitar 60% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam. Menurut catatan Presiden, ada sekitar 1 gigaton karbondioksida (CO2) potensi kredit karbon yang bisa ditangkap.
“Dengan perhitungan, potensi bursa karbon kita bisa mencapai Rp3.000 triliun, bahkan lebih. Ini adalah angka yang sangat besar dan tentunya akan menjadi peluang ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sejalan dengan arah dunia yang sedang menuju ekonomi hijau,” ungkapnya.
Presiden menekankan pentingnya langkah-langkah konkret dalam mengatasi perubahan iklim karena ancamannya sudah sangat dirasakan secara global, mulai dari kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, hingga polusi.
“Bursa karbon yang kita luncurkan hari ini bisa menjadi langkah konkret dan besar untuk Indonesia mencapai target NDC (Nationally Determined Contribution),” kata Presiden.
Presiden juga menekankan tiga hal terkait perdagangan karbon. Pertama, ia menekankan pentingnya menggunakan standar karbon internasional sebagai acuan dan memanfaatkan teknologi untuk transaksi agar lebih efektif dan efisien. Kedua, Presiden meminta adanya target dan timeline, baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar internasional. Ketiga, Presiden meminta adanya pengaturan dan fasilitasi pasar karbon sukarela sesuai praktik di komunitas internasional serta memastikan standar internasional tersebut tidak mengganggu target NDC Indonesia.
“Saya sangat optimis bahwa Indonesia bisa menjadi pusat karbon dunia asalkan langkah-langkah konkret tersebut dikerjakan secara konsisten dan bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, masyarakat, dan stakeholders lainnya,” pungkasnya. (dnd/un)
