Suarapena.com, JAKARTA – Polusi udara di Jakarta kembali menjadi sorotan setelah situs pemantauan kualitas udara, IQAir, menempatkan ibu kota sebagai kota besar paling berpolusi di dunia pada Selasa (19/9/2023) pagi. Indeks kualitas udara Jakarta mencapai angka 165 dengan polutan utama PM 2,5 yang berbahaya bagi kesehatan.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengingatkan Pemerintah agar tidak hanya fokus pada penanganan polusi udara untuk jangka pendek saja, namun juga perlu membuat rencana jangka panjang yang komprehensif dan berkelanjutan.
Ia meminta Presiden Joko Widodo untuk memegang komando utama dan memimpin semua pemangku kebijakan untuk menurunkan polutan.
“Penempatan Jakarta sebagai kota besar paling berpolusi di dunia pada Selasa pagi, berdasarkan data IQAir, telah membunyikan lonceng ‘tanda bahaya’ bagi kesehatan warga ibukota dan sekitarnya,” ujar Charles dalam keterangan tertulis.
Charles menuturkan, kontaminasi zat sumber polusi udara (PM 2.5) yang sudah 16,6 kali lebih tinggi dari standar WHO akan membawa berbagai penyakit berbahaya. Ia menyebutkan, berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, jumlah masyarakat yang terjangkit penyakit ISPA di Jakarta pada tahun 2023 adalah sebanyak 638.291 kasus.
“Artinya, kalau masih banyak orang Jakarta batuk-batuk, berarti penanganan polusi udara oleh Pemerintah masih jauh dari sukses,” ungkapnya.
Charles menilai peraturan yang diberlakukan saat ini guna mengatasi polusi udara di DKI Jakarta belum maksimal. Salah satunya kebijakan work from home (WFH) yang sudah dilakukan sejak beberapa waktu belakangan di lingkungan Pemprov DKI.
“Tanda bahaya ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan cara sporadis seperti aturan WFH dan imbauan penanaman pohon saja. Namun harus dengan cara komprehensif dan berkelanjutan, yakni lewat sebuah roadmap yang melibatkan berbagai pemangku kebijakan untuk turut bersama-sama secara masif menurunkan polutan,” papar Charles.
Charles juga menyayangkan meski sudah banyak kebijakan yang dibuat untuk DKI, tapi kualitas udara di ibu kota masih menjadi yang paling berpolusi di dunia. Ia mengatakan, Pemerintah pusat harus ikut memantau perkembangan kebijakan Pemprov DKI dalam menekan polusi udara.
“Presiden jangan terlihat pasrah dalam menghadapi masalah polusi udara ini. Tetapi harus memegang komando utama dengan membuat roadmap dan memimpin semua pemangku kebijakan untuk menjalankannya. Serta melakukan pengawasan, termasuk lewat penegakan hukum yang tegas,” tegas Legislator Dapil DKI Jakarta III tersebut.
Charles mengaku siap mendukung upaya Pemerintah dalam mengurangi polusi udara di Jakarta. Ia juga meminta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dan mengingatkan bahwa polusi udara adalah masalah bersama yang harus diselesaikan bersama. (sp/ann/aha)
