Suarapena.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah segera merealisasikan penyaluran program bantuan pangan beras dan minyak goreng periode Februari–Maret 2026. Bantuan tersebut dinilai sangat dinantikan oleh sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM), terutama saat Ramadan dan menjelang lebaran Idulfitri 1447 Hijriah.
“Stok beras dan minyak tidak ada kendala. Jumlah persediaannya sangat memadai. Kita minta pemerintah, dalam hal ini Badan Pangan Nasional, untuk tidak lagi menunda-nunda penyaluran bantuan pangan periode Februari dan Maret 2026 ini,” ujar Alex dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).
Padahal sebelumnya telah diputuskan terkait hal ini dalam rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) pada 29 Januari 2026 di Jakarta. Dalam rapat yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut, disepakati bahwa penyaluran bantuan dilakukan sekaligus untuk alokasi dua bulan, yakni Februari dan Maret 2026. Namun hingga kini bantuan pangan belum juga disalurkan.
Setiap KPM dijadwalkan menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan, sehingga total bantuan untuk dua bulan mencapai 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.
Menurut Alex, bantuan tersebut tidak hanya membantu meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan dan menjelang Lebaran.
“Beras 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter per bulan itu tentunya akan mampu meredam gejolak harga di bulan Ramadan, terlebih Idulfitri makin dekat,” kata politisi Fraksi PDIP itu.
Ia menambahkan, jumlah KPM pada 2026 meningkat signifikan hingga 81,9 persen dibandingkan program sebelumnya yang menyasar 18,2 juta KPM per bulan. Perluasan sasaran ini mencakup masyarakat desil I hingga IV, sebagaimana penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra).
Untuk penyaluran dua bulan sekaligus, Perum Bulog akan menggelontorkan sekitar 664,8 ribu ton beras dan 132,9 ribu kiloliter minyak goreng. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 11,92 triliun untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Alex menilai, bantuan pangan merupakan instrumen penting dalam pengendalian inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Ia meminta agar pemerintah memastikan distribusi berjalan tepat waktu agar masyarakat tidak menunggu dalam ketidakpastian.
Sebelumnya, program bantuan pangan pada 2025 dilaksanakan dalam dua tahap oleh Badan Pangan Nasional bersama Bulog. Tahap pertama pada Juni–Juli berupa bantuan beras 10 kilogram per bulan kepada 18,2 juta KPM. Tahap berikutnya pada Oktober–November ditambah dengan 2 liter minyak goreng per bulan bagi jumlah penerima yang sama.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat program bantuan pangan beras turut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 9,03 persen, turun 0,33 persen poin dibanding Maret 2023 dan turun 0,54 persen poin dibanding September 2022. (r5/rdn)
