Scroll untuk baca artikel

NewsPar-Pol

Esti Wijayati Minta BPS Pastikan Sensus Ekonomi 2026 Menjangkau Seluruh Daerah

×

Esti Wijayati Minta BPS Pastikan Sensus Ekonomi 2026 Menjangkau Seluruh Daerah

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati ingatkan BPS soal sensus ekonomi 2026, minta tidak hanya fokus pada wilayah-wilayah yang sudah maju.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati ingatkan BPS soal sensus ekonomi 2026, minta tidak hanya fokus pada wilayah-wilayah yang sudah maju.

Suarapena.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengingatkan Badan Pusat Statistik (BPS) agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya berfokus pada wilayah-wilayah yang sudah maju secara ekonomi. Menurut dia, pendekatan tersebut berpotensi menghasilkan data yang bias dan tidak mencerminkan kondisi Indonesia secara menyeluruh.

Hal itu disampaikan Esti saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kantor Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (29/1/2026). Ia menegaskan, data BPS merupakan rujukan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan, sehingga kualitas dan keterwakilan data menjadi hal yang krusial.

Advertisement

Scroll untuk terus membaca

“Jangan sampai yang didata hanya daerah yang potensi ekonominya bagus dan masyarakatnya sudah makmur, lalu itu dianggap mewakili keseluruhan hasil data BPS,” kata Esti.

Berita Terkait:  DPR Minta PJJ Tak Turunkan Mutu Pendidikan, Harus Diterapkan Secara Selektif

Ia menilai, apabila pendataan lebih banyak menyasar wilayah maju, maka persoalan ketimpangan, kemiskinan, dan masalah sosial di daerah tertinggal berisiko tidak tergambar secara utuh dalam statistik nasional. Padahal, data seharusnya menjadi potret objektif kondisi bangsa, termasuk tantangan yang masih harus diselesaikan di berbagai daerah.

“Kita tidak perlu mengamankan hasil supaya kelihatan bagus. Yang dibutuhkan justru data yang akurat dan terpercaya,” ujarnya.

Esti menambahkan, data yang akurat akan menjadi dasar penentuan berbagai intervensi kebijakan pemerintah, mulai dari penanggulangan kemiskinan hingga penurunan angka stunting.

Berita Terkait:  Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya, Ini Alasan Revisi UU Diperlukan

“Kalau kemiskinan paling besar di mana, di situ harus ada penetrasi kebijakan. Kalau stunting tinggi di mana, itu yang harus diselesaikan. Semua itu dasarnya dari data,” kata dia.

Oleh karena itu, Esti mendorong BPS untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah agar proses pendataan menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat secara proporsional. Ia juga meminta pemerintah daerah turut memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bersikap terbuka dan jujur saat didata oleh petugas sensus.

“Kalau datanya tidak mewakili kondisi sebenarnya, maka kebijakan yang dihasilkan juga tidak akan tepat sasaran,” pungkas dia. (r5/aha)

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Suarapena.com | Suara Pena Mata Hati Bangsa

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca