Scroll untuk baca artikel
HeadlinePar-Pol

Identifikasi Pelanggaran Pemilu, Bawaslu RI Harus Sigap Kumpulkan Bukti dan Laporkan

×

Identifikasi Pelanggaran Pemilu, Bawaslu RI Harus Sigap Kumpulkan Bukti dan Laporkan

Sebarkan artikel ini
Anggota Bawaslu RI
Anggota Bawaslu RI, Puadi.

Suarapena.com, JAKARTA – Puadi, Anggota Bawaslu RI, mengatakan bahwa tugas pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan dan panwaslu kelurahan/desa (PKD) adalah memastikan setiap pelanggaran yang terjadi dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Panwaslu kecamatan dan PKD harus sigap dalam mengidentifikasi pelanggaran, mengumpulkan bukti, dan melaporkan kejadian secara cepat dan akurat,” kata Puadi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/8/2024).

Advertisement
Scroll ke bawah untuk lihat konten

Puadi juga menyoroti pentingnya peran panwaslu kecamatan dan PKD sebagai garda depan dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemilu.

Berita Terkait:  Paslon Ridho Serukan Trilogi Cinta dalam Deklarasi Kampanye Damai Kota Bekasi

Ia menegaskan bahwa tugas utama mereka adalah memastikan setiap tahapan pemilu berjalan dengan jujur, adil, proporsional, dan bebas dari pelanggaran. Oleh karena itu, pengawas di lapangan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang regulasi serta mampu bertindak tegas dalam mengawasi dan menindak setiap bentuk kecurangan.

Ditekankan bahwa pelanggaran sekecil apa pun tidak boleh diabaikan karena bisa berdampak pada hasil akhir pemilihan. Meski begitu, dia mengimbau agar tidak melakukan penanganan pelanggaran tanpa adanya argumentasi dan ada bukti-bukti yang kuat.

Berita Terkait:  Cegah Konflik Horizontal, Heri Koswara Punya Strategi Berikan Pendidikan Toleransi Sejak Dini

Lebih lanjut Puadi mengingatkan kepada jajarannya untuk menjaga netralitas dalam menjalankan tugas. Setiap tindakan yang diambil, kata dia, harus didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi, tanpa memihak pada salah satu kandidat atau partai politik tertentu.

“Netralitas adalah kunci, tugas pengawas adalah memastikan bahwa pemilihan berjalan dengan jujur dan adil dan proporsional, tanpa intervensi dari pihak mana pun,” kata Puadi.

Anggota penyelenggara pemilu ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara panwaslu kecematan, PKD, dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pihak kepolisian, kejaksaan, serta masyarakat luas.

Berita Terkait:  Gelar Dialog Publik Bersama Para Calon Wali Kota, ICMI Orda Kota Bekasi Siap Berkolaborasi untuk Pembangunan

“Teman-teman pengawas harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait. Ini untuk memastikan setiap laporan pelanggaran bisa ditindaklanjuti dengan cepat dan sesuai dengan prosedur,” tambahnya.

Ia berpesan kepada jajarannya agar tidak malas melakukan pemetaan di wilayahnya masing-masing.
“Ini sebagai pegangan dan langkah antisipasi jika terjadi pelanggaran, semoga apa yang dilakukan bisa menjadi nilai ibadah bagi semuanya,” tutup dia. (sng/ant)