Suarapena.com, BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung menyiapkan tiga langkah strategis untuk mengatasi kemacetan, yang selama ini menjadi salah satu keluhan utama warga sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Wali Kota Bandung, Farhan, mengatakan, Kota Bandung memiliki potensi besar di bidang pariwisata. Namun, berbagai persoalan klasik seperti sampah dan kemacetan masih menjadi pekerjaan rumah yang memengaruhi capaian target pembangunan.
“Ada tiga hal yang akan dilakukan untuk menghadapi kemacetan ini,” ujar Farhan, Sabtu (21/2/2026).
Langkah pertama adalah peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan. Pemkot Bandung bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pembangunan dan perbaikan jalan.
Farhan menyebut, pemerintah pusat telah menyelesaikan dua jalan layang utama. Namun, masih dibutuhkan pembangunan enam fly over tambahan di lintasan kereta api serta tiga jembatan konektivitas di sekitar Stasiun KCIC Tegaluar dan wilayah Gedebage.
Selain itu, peningkatan kualitas penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi perhatian, terutama di kawasan Jalan Soekarno-Hatta wilayah timur yang masih menjadi titik rawan kemacetan.
Langkah kedua adalah penerapan teknologi berbasis kecerdasan buatan melalui Automatic Traffic Control System (ATCS). Sistem ini diharapkan dapat mengatur lalu lintas secara lebih adaptif dan efisien.
Farhan mengakui, implementasi program ini memerlukan perencanaan matang dan koordinasi lintas pemerintah. “Pengadaannya harus betul-betul perencanaan yang sangat baik karena melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan kota,” ujarnya.
Langkah ketiga adalah penguatan transportasi massal. Pemkot Bandung bersama Kementerian Perhubungan dan dukungan World Bank tengah mendorong pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) untuk koridor timur–barat, serta studi kelayakan Light Rail Transit (LRT) untuk jalur utara–selatan.
Revitalisasi angkutan kota (angkot) tetap menjadi bagian penting dari sistem baru, berperan sebagai feeder bagi BRT dan LRT agar transportasi terintegrasi dapat berjalan optimal.
Farhan menambahkan, trayek angkutan umum di Kota Bandung belum mengalami perubahan sejak 1984, sementara ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi semakin tinggi. “Terus terang, kualitas transportasi umum di Kota Bandung sangat tidak layak,” katanya.
Farhan menekankan, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota menjadi kunci dalam percepatan realisasi berbagai program tersebut. Pembenahan transportasi bukan hanya bertujuan mengurai kemacetan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing pariwisata Kota Bandung ke depan. (sp/rob)
