Suarapena.com, JAKARTA – Rencana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) mulai dikebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah kini menghitung kebutuhan anggaran dan menyiapkan tahapan pelaksanaan kebijakan tersebut.
Prabowo meminta jajarannya segera mempersiapkan program pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi. Namun, implementasinya tetap akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
Arahan tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah perhitungan untuk mengetahui kebutuhan pembiayaan program kuliah gratis.
Perhitungan tersebut mencakup berbagai sumber penerimaan PTN, mulai dari uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI) dari jalur mandiri, hingga sumber pendapatan lainnya.
“Beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya,” kata Brian.
Brian menjelaskan, sumber pendapatan di PTN selama ini juga memiliki fungsi untuk menopang pembiayaan pendidikan. Pada sejumlah perguruan tinggi, misalnya, pendapatan dari program pascasarjana dapat digunakan untuk membantu membiayai program sarjana.
“Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana itu menyubsidi program sarjana,” ujarnya.
Pemerintah sebelumnya telah melakukan kajian mengenai kebutuhan pembiayaan apabila pendidikan tinggi negeri digratiskan. Kajian tersebut akan kembali diperdalam untuk menentukan kebutuhan anggaran serta skema penerapannya.
Salah satu pertimbangan utama adalah ruang fiskal yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Brian mengatakan Presiden menginginkan kebijakan tersebut dapat dijalankan secepat mungkin. Namun, pemerintah tidak akan langsung menerapkannya tanpa melalui perhitungan dan tahapan yang matang.
“Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung,” kata Brian.
Untuk memperdalam kajian, Prabowo menginstruksikan pembentukan tim khusus yang akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Tim tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian terkait, antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Tim khusus itu akan memerinci kembali berbagai perhitungan, termasuk kebutuhan anggaran dan tahapan pelaksanaan program kuliah gratis di PTN.
“Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko PMK yang akan mem-breakdown lagi hitungan-hitungan,” ujar Brian.
Brian berharap kajian lanjutan tersebut dapat menghasilkan perhitungan yang lebih matang dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan.
Hasil kajian kemudian akan dilaporkan kembali kepada Presiden sebagai dasar untuk menentukan langkah dan tahapan pelaksanaan program.
“Harapannya dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan akan kita dapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional, tahapan-tahapan yang lebih baik,” katanya.
Setelah perhitungan selesai, pemerintah akan kembali melaporkan hasilnya kepada Presiden melalui koordinasi Menko PMK.
“Sehingga nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden dipimpin oleh Pak Menko untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah, tahapan-tahapan sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan,” pungkas Brian. (sp/stg)
