Saurapena.com, JAKARTA – Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, mengajak para pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk membantu memberikan penjelasan yang benar tentang penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Menurutnya, masih banyak beredar informasi palsu tentang pengelolaan dana haji di kalangan masyarakat. Ia menegaskan bahwa biaya haji tidak sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat.
“Saya mohon bantuannya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa biaya haji tidak sepenuhnya ditanggung oleh mereka. Ada dana yang dikelola oleh BPKH dari dana maslahat,” ujarnya saat bertemu dengan forum komunikasi Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Bandung baru-baru ini.
Politikus dari Fraksi Partai Golkar ini sengaja hadir dan berbicara tentang keuangan haji bersama forum komunikasi Diniyah Takmiliyah karena mereka adalah komponen yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Selain itu, Ace juga telah bertemu dengan pengurus MUI Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, penyuluh agama, dan kepala KUA. Menurutnya, masyarakat harus mengetahui informasi tentang keuangan haji.
Ace menambahkan bahwa pada awalnya pemerintah mengusulkan biaya haji sebesar Rp 105 juta dan dibahas di Komisi VIII DPR RI. Namun, angka tersebut berhasil diturunkan menjadi Rp 93,4 juta. Dari jumlah tersebut, jemaah hanya membayar Rp 56.046.172 atau 60 persen, sementara Rp 37.364.114 atau 40 persen dibayarkan dari dana yang dikelola BPKH.
“Alhamdulillah, kita berhasil menekan biaya haji menjadi rata-rata Rp 93,4 juta. Kita berhasil menekan biaya terbesar, yaitu biaya penerbangan,” katanya.
Fadlul Imansyah, Kepala Badan Pelaksana BPKH, menegaskan bahwa dana haji yang dikelola BPKH aman dan hanya digunakan untuk kepentingan jemaah dan umat. (tn/rdn/sng)
